Ganjil Genap

Perluasan Ganjil Genap, Pemakai Mobil Geser ke Motor, Ingat 28 Gerbang Tol Ini Termasuk Ganjil Genap

Perluasan sistem ganjil genap di DKI Jakarta bukan mustahil justru menimbulkan pergeseran penggunaan jenis kendaraan lain, seperti sepeda motor.

Perluasan Ganjil Genap, Pemakai Mobil Geser ke Motor, Ingat 28 Gerbang Tol Ini Termasuk Ganjil Genap
Wartakotalive.com/Angga Bhagya Nugraha
Peta lokasi penerapan Ganjil Genap yang dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo didampingi Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP I Made Agus Prasetya kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). 

Saat ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah bagaimana Pemprov DKI Jakarta menyediakan angkutan umum massal yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, dan terintegrasi.

MULAI 9 September 2019 perluasan sistem ganjil genap di DKI Jakarta diberlakukan. Total ada 25 ruas jalan yang terkena aturan ini, termasuk 28 gerbang tol.  

Perluasan ganjil genap didasari Instruksi Gubernur atau Ingub Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara Ibu Kota.

Gubernur DKI Anies Basweda melihat banyaknya kendaraan membuat udara Jakarta tak bersih, maka ia mengeluarkan Ingub tentang Pengendalian Kualitas Udara Ibu Kota tersebut.

Diuji kembali

Menurut Edo Rusyanto koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan (Jarak Aman), terkait isu pencemaran udara yang dibarengi dengan isu kemacetan dapat ditekan dengan perluasan kawasan ganjil genap harus kembali diuji.

"Perluasan ganjil genap dinilai mampu menekan kemacetan. Walau, bukan mustahil justru terjadi pergeseran penggunaan jenis kendaraan lain," tuturnya.

"Hal ini memang mesti diuji, seberapa banyak pergeseran dari penggunaan mobil ke sepeda motor, misalnya," imbuh Edo kepada Kompas.com, Jumat (9/8/2019).

Pada dasarnya, lanjut Edo, maksud Pemrov DKI Jakarta membuat aturan perluasan dan penambahan waktu ganjil genap termasuk di 28 gerbang tol, yaitu agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan massal.

"Tapi bila melihat jumlah kendaraan bermotor yang masih cukup tinggi, yakni tak kurang dari 18 juta unit, persoalan kemacetan dan polusi udara tentu saja masih sulit dihilangkan sama sekali di Jakarta," tuturnya.

Edo mengatakan, saat ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemprov DKI Jakarta adalah bagaimana menyediakan angkutan umum massal yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, dan terintegrasi.

Halaman
1234
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved