Dugaan Korupsi

KPK Berharap Kasus Dugaan Korupsi Heli AW TNI AU Naik ke Tahap Penuntutan

PENGUSUTAN Kasus Korupsi Heli AW TNI AU menghadapi beberapa hambatan.Simak selengkapnya.

KPK Berharap Kasus Dugaan Korupsi Heli AW TNI AU Naik ke Tahap Penuntutan
Kompas.com
Alexander Marwata 

PENGUSUTAN Kasus Korupsi Heli AW TNI AU menghadapi beberapa hambatan. 

Hambatan berupa saksi Perwira TNI AU yang tidak kooperatif, juga audit kerugian negara yang berjalan lambat.

Cepat lambatnya hasil audit Kerugian Negara  sangat mempengaruhi pengusutan kasus dugaan korupsi yang terjadi di era Kepala Staf AU (Kasau) dijabat Marsekal Hadi Tjahjanto itu.

VIDEO :Jokowi Minta Siapkan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota

"Sejauh mana perkembangan penanganan helikopter ini, kita masih menunggu hasil audit BPK atas Kerugian Negara," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).

Bahkan, Alexander menyebut perkara heli AW TNI AU bisa segera masuk tahap penuntutan jika hasil audit kerugian negara sudah diterima KPK.

"Kalau audit BPK sudah ada kita akan segera limpahkan (ke tahap penuntutan), karena untuk proses pemeriksaan saksi saya kira sudah selesai, dan tinggal audit BPK," papar Alexander.

"Kita harapkan tidak lama, mudah-mudahan segera selesai dan tidak membebani pimpinan berikutnya. Harapannya kan seperti itu. Jadi kerugian-kerugian kalau penanganan perkara berlarut akan semakin besar," jelasnya.

TERUNGKAP Iran Kini Siap Hadapi Serangan Amerika Serikat, Ada 3 Rudal Terbaru Siap Meluncur

Dalam kasus ini, negara berpotensi dirugikan sekitar Rp 224 miliar. Harga heli AW 101 sendiri sebetulnya Rp 514 miliar, namun kontrak pengadaan nilainya oleh TNI AU malah sebesar Rp 738 miliar.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) mengaku mendapatkan informasi bila hasil korupsi sebanyak Rp 224 miliar yang berasal dari mark up harga pembelian Heli  AW TNI AU  itu diduga  mengalir ke sebuah SMA.

Sejauh ini kasus pengadaan Heli AW TNI AU masih terus didalami KPK.

Selain itu perlu diinvestigasi  sumber dana lain yang digunakan untuk pembiayaan SMA tadi.

Menanggapi itu, mantan Pimpinan KPK , M Jasin  yang dihubungi pada hari jumat pada tanggal 26 juli 2019, meminta KPK pandai-pandai mengungkap kasus, terlebih jika dalam kasus tersebut sudah ada tersangka.

"Kalo tidak kooperatif kan ada cara tersendiri bagi KPK, kalo misalnya saja terkait sudah ada tersangkanya itu ada upaya paksa dari KPK," kata Jasin.

Sementara itu hingga saat ini pihak Mabes TNI dan pihak Mabes TNI AU belum dapat memberi konfirmasi terhadap hal tersebut.

Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved