HIPMI: Fintech Ilegal Adalah Rentenir Daring

Kemudahan meminjam uang secara sambung jaring harus diwaspadai, karena banyak rentenir memanfaatkan teknologi dan menjelma menjadi fintech ilegal.

HIPMI: Fintech Ilegal Adalah Rentenir Daring
thinkstockphotos
Ilustrasi. Perusahaan financial technology atau fintech ilegal terus bermunculan sehingga meresahkan masyarakat. 
Gambir, Warta Kota
Pesatnya dunia digital pada zaman ini  mempengaruhi gaya hidup masyarakat secara langsung, termasuk dalam hal keuangan.
Bukan lagi sekadar melakukan kegiatan transfer uang secara sambung jaring (online)  dan belanja online, sekarang pinjam uang pun bisa dilakukan secara sambung jaring.
Uniknya, meminjam uang secara sambung jaring ini lebih mudah dan cepat. Penyebabnya proses birokrasi  yang lebih sederhana, ibarat meminjam uang dengan teman. Dalam bahasa  keuangan, kegiatan ini disebut  peer to peer lending
Kegiatan keuangan dalam jaringan (daring) ini lalu kondang disebut fintech. Kependekan dari financial technology.
Sayangnya, kegiatan yang sejatinya untuk memudahkan masyarakat ini ternyata juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak benar. Maka bermunculan juga  lembaga fintech ilegal, yang malah menimbulkan pertaka bagi masyarakat.
Institusi fintech ilegal adalah pihak pemberi pinjaman atau piutang tanpa izin dari pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu, keberadaan mereka tidak terpantau, dan kegiatannya tidak terkontrol. Salah satunya dalam hal pemberian bunga yag tidak mengikuti aturan pemerintah. Dengan kata lain, mereka adalah lintah darat daring.
Mereka menyasar masyarakat yang sedang kepepet butuh uang, atau mereka yang mudah tergoda dengan materi, sehingga tak lagi berpikir panjang ketika melakukan pinjaman. Yang terjadi kemudian, orang-orang itu terlilit pinjaman dengan bunga selangit. 
Kondisi tersebut dipaparkan oleh Ketua Bidang KUKM dan Start Up BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Yuke Yurike. Katanya,kasus ini sudah banyak terjadi di masyarakat, khususnya menimpa kelompokmenengah ke bawah. 
Menurut Yuke, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, kemudahan memperoleh pinjaman justru harus disikapi waspada oleh masyarakat. 
Yuke Yurike Ketua Bidang KUKM dan Star Up BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
Yuke Yurike Ketua Bidang KUKM dan Star Up BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) (Warta Kota)
 
 
Penyedia jasa pinjaman online ilegal itu disebutnya ada tidak bedanya dengan rentenir. Hanya saja mereka memanfaatkan teknologi masa kini.
"Pembiayaan atau pendanaan itu sangat diperlukan oleh masyarakat, tapi sayangnya banyak penipuan dan persyaratannya juga memberatkan. Jadi sama saja seperti rentenir, cuma mereka memanfaatkan teknologi,” kata Yuke di Balai Kota,  Jumat (2/8).
Yuke mengaku miris melihat perkembangan fintech ilegal yang semakin mengkhawatirkan. Padahal pihak OJK, bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), rutin melakukan pemblokiran aplikasi maupun situs fintech ilegal. Dia berharap pemerintah lebih gencar  lagi menertibkan jasa pinjaman daring ilegal itu.
"Saya mendukung penertiban fintech ilegal, agar tidak terjadi pencurian data dan penipuan lagi. Masyarakat akan terlindungi saat memanfaatkan jasa fintech, karena banyak juga pelaku UKM yang memanfaatkan fintech," katanya. 

Melanggar Hukum 

Sementara itu, Tongam L Tobing,  Ketua Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi OJK,  menyebutkan bahwa beragam masalah yang umum terjadi di masyarakat disebabkan sejumlah alasan.
Salah satunya karena masyarakat tergiur dengan kemudahan meminjaman uang, tidak menghitung besaran bunga dan waktu pengembalian yang ditawarkan. Masalah pun muncul lantaran masyarakat tidak membaca syarat dan ketentuan yang diberlakukan fintech ilega,l waktu mereka mengajukan pinjaman. 
"Fintech peer to peer lending ilegal banyak beroperasi tanpa memiliki ijin atau terdaftar OJ. Fintech ilegal ini harus diwaspadai," katanya dihubungi pada Jumat (2/8/2019). 
Operasional fintech ilegal tersebut melanggar Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Pelanggarannya adalah bunga yang tinggi apabila kreditur mengalami keterlambatan bayar.
"Pinjaman akan berbunga tinggi dan berlipat apabila pemimjam mengalami keterlambatan bayar, begitu seterusnya. Banyak kasus yang ditemukan berujung pada tindak pidana terhadap peminjam atau sampai percobaan bunuh diri," tandasnya.

Berikut ciri-ciri rentenir online sebagaimana dilansir Kompas.com:

1. Tak terdaftar di OJK

Ciri-ciri rentenir online biasanya tak terdafar dan tak diawasi oleh OJK.

Jika anda ingin mengecek keabsahan sebuah fintech bisa melihatnya di sini: https://www. ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx

2. Bunganya Tinggi

Biasanya bunga yang ditawarkan rentenir online mencekik. Contohnya, bunganya 1 persen per hari, artinya kamu harus bayar bunga 30 persen per bulan.

3. Validasi Data

Perusahaan tersebut tak mempermasalahkan data yang Anda berikan valid atau tidak.

4. Proses Penagihan Utang

Rentenir online biasanya melakukan penagihan utang dengan cara meneror hingga melakukan pelecehan.


Penulis: Dwi Rizki
Editor: AC Pinkan Ulaan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved