Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan, 52 Caleg Kabupaten Bogor Terancam Gagal Jadi Wakil Rakyat

Kami minta segeralah menyerahkan LHKPN. Karena kalau belum menyelesaikan kewajiban itu maka kami nyatakan diskualifikasi. Dan tidak berhak dilantik

Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan, 52 Caleg Kabupaten Bogor Terancam Gagal Jadi Wakil Rakyat
Tribun Bogor
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (28/12/2017) 

Sebanyak 52 orang calon legislatif (caleg) Kabupaten Bogor yang lolos pemilihan legislatif (Pileg) 2019 terancam diskualifikasi dan gagal menjadi wakil rakyat di wilayah tersebut.

Karena sampai saat ini tercatat hanya tiga caleg masing-masing dua orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan satu orang dari Partai Hanura yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

“Sampai saat ini baru dua partai yang sudah melaporkan LHKPN utk caleg terpilihnya,, yakni PKB (2kursi) dan Hanura (1kursi),” kata anggota KPU Kabupaten Bogor Herry Setiawan kepada Warta Kota, Kamis (1/8/2019) kepada Wartakotalive.com.

Menurut Herry, LHKPN itu wajib dipenuhi para caleg karena sudah ketentuan sesuai SK KPU Pusat tertanggal 31 Juli 2019.

“Anggota DPRD berjumlah 55 orang. Dari hasil Pileg 2019, kami sudah menetapkannya, hasilnya 20 orang pertahana dan 35 orang pendatang baru,” ujar Herry seraya menambahkan mereka berasal dari parpol Gerinda, PKS, Golkar, PPP, Demokrat, PAN, PKB, Hanura dan PDIP.

Adapun rinciannya yakni Partai Gerindra 14 orang, Partai Keadilan Sosial (PKS) 9 orang, 6 orang masing-masing dari Partai Pesartuan Pembangunan (PPP), PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat.

“Lalu PAN ada empat orang, PKB ada tiga orang dan Hanura ada satu orang,” imbuhnya.

Oleh karena itu pihak KPU Kabupaten Bogor mengimbau para caleg yang sudah ditetapkan agar secepatnya menyerahkan LHKPN kepada KPK. Sebab masih ada banyak waktu untuk menyelesaikan kewajiban itu.

“Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bogor pada bulan Oktober mendatang. Kami minta segeralah menyerahkan LHKPN. Karena kalau belum menyelesaikan kewajiban itu maka kami nyatakan diskualifikasi. Dan tidak berhak dilantik menjadi legislator,” tegas Herry.

Penulis: Adi Kurniawan
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved