Breaking News:

Ditanya Soal Izin FPI, Ryamizard Ryacudu: Kalau Tak Sejalan dengan Pancasila, Cari Tempat Lain

Ryamizard Ryacudu menekankan, untuk sejalan dengan Pancasila, maka harus mengikuti peraturan dan undang-Undang yang ada.

Editor: Yaspen Martinus
Alija Berlian Fani
Sekretariat FPI di Jalan Petamburan III, Jakarta Barat, Kamis (3/11/2016). 

MENTERI Pertahanan Ryamizard Ryacudu mendukung pernyataan Presiden Jokowi terkait kemungkinan pemerintah tak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas.

Hal itu dlakukan jika dinilai dari sudut pandang keamanan dan ideologi, FPI tidak sejalan dengan negara.

Hal itu disampaikan Ryamizard Ryacudu di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Dua Putra Jokowi Masuk Bursa Calon Wali Kota Solo, PDIP Serahkan pada Kehendak Rakyat

"Saya kira apa yang disampaikan Presiden sudah jelas. Kalau siapapun tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, kan sudah clear."

"Tidak usah di sini. Ini negara Pancasila, kok. Cari lagi tempatnya yang tidak ada Pancasilanya," tegas Ryamizard Ryacudu.

Ryamizard Ryacudu menekankan, untuk sejalan dengan Pancasila, maka harus mengikuti peraturan dan undang-Undang yang ada.

Tak Lagi Kenakan Rok, Anggota Paskibraka Putri Tahun Ini Bakal Pakai Celana Panjang

Itu karena menurut Ryamizard Ryacudu, undang-undang adalah turunan dari Pancasila sebagai ideologi negara yang dibuat untuk mempersatukan bangsa.

"Apalagi, mematuhi Pancasila kan ada aturannya."

"Undang-undang kan dibuat berdasarkan Pancasila. Itu digunakan sebagai pemersatu, sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi negara ya tidak apa-apa," papar Ryamizard Ryacudu.

Ini Alasan Anggota Paskibraka Putri Bakal Pakai Celana Panjang

Ryamizard Ryacudu pun menekankan kembali pada sambutan yang ia sampaikan dalam acara sebelumnya, yakni silaturahmi antara Purnawirawan TNI pasca-Pilpres 2019.

Dalam sambutan tersebut ia menegaskan musuh bersama Bangsa Indonesia adalah kelompok yang ingin mengubah ideologi negara.

"Yang saya sampaikan tadi, musuh kita sekarang adalah yang mau mengubah Pancasila."

Imbas Pertemuan Jokowi-Prabowo, Gerindra Bilang Tiga Emak-emak Karawang Bakal Bebas

"Pancasila itu adalah perekat. Kalau perekat lemnya dicopot, sudah tidak bersatu lagi, bangsa ini bisa pecah," tutur Ryamizard Ryacudu.

Ketika ditanya mengenai perpanjangan izin FPI, ia mengatakan tidak tahu menahu mengenai hal itu.

"Saya tidak tahu izin itu dan segala macam," ucapnya.

Aturan Anggota Paskibraka Putri Bercelana Panjang Cuma untuk yang Berhijab, Lainnya Tetap Pakai Rok

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Presiden Jokowi membuka kemungkinan pemerintah tak memperpanjang izin FPI sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas).

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014.

Hari Ini Jokowi Teken Keppres Amnesti Baiq Nuril

Ada pun masa berlaku SKT FPI sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

"Ya, tentu saja, sangat mungkin."

"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi.

LIVE STREAMING Indonesia Vs Singapura: Bima Sakti Minta Garuda Muda Jangan Cepat Puas

Jokowi mengatakan, pada dasarnya pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam, selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.

"Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, saya tidak akan berkompromi," tegasnya.

Dalam wawancara tersebut, Jokowi ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang moderat.

Jadi Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak Masuk Partai Gerindra

Menurut Jokowi, hal ini merupakan salah satu yang akan dipertimbangkannya dalam kepemimpinan periode keduanya lima tahun mendatang.

"Dalam lima tahun ke depan saya tidak memiliki beban politik."

"Sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah."

Ini Alasan Prabowo Subianto Tunjuk Dahnil Anzar Simanjuntak Jadi Juru Bicara

"Hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin, saya akan membuat banyak keputusan tentang itu dalam lima tahun ke depan," beber Jokowi.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya meminta FPI melengkapi 10 dari 20 syarat yang wajib dipenuhi untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi masyarakat.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi FPI adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

Sudah Kepalang Basah, Dahnil Anzar Simanjuntak Berenang di Partai Gerindra

Soedarmo melanjutkan, FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut, yang ditandatangani oleh pengurus FPI.

"Kalau belum ditandatangani kan masih konsep, itu belum juga. Makanya, itu kami kembalikan untuk diperbaiki," ujar Soedarmo.

Persyaratan lain yang belum dilengkapi FPI, adalah surat pernyataan tidak ada konflik internal, serta surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera yang sama dengan ormas lain.

Daftar Rumah Sakit di Jakarta yang Turun Kelas

Ia menyatakan, tidak ada batasan waktu bagi FPI untuk menyerahkan sepuluh syarat tersebut.

Ada pun sepuluh syarat lain sudah dipenuhi FPI sebelumnya. (Gita Irawan)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved