Breaking News:

Hari Ini Jokowi Teken Keppres Amnesti Baiq Nuril

PRESIDEN Jokowi pada Senin (29/7/2019) hari ini akan menandatangani surat Keputusan Presiden terkait pengampunan alias amnesti untuk Baiq Nuril.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/TAUFIK ISMAIL
Baiq Nuril menghadiri rapat paripurna DPR, Kamis (25/7/2019). Rapat paripurna DPR menyetujui Presiden Jokowi memberikan ampunan (amnesti) kepada terpidana Baiq Nuril. 

PRESIDEN Jokowi pada Senin (29/7/2019) hari ini akan menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengampunan alias amnesti untuk Baiq Nuril.

"Insyaallah hari ini sudah ditandatangani beliau, kita tunggu saja," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Pratikno, kelengkapan dokumen atau surat pemberian amnesti Baiq Nuril baru diajukan ke Presiden Jokowi setelah mendapatkan persetujuan amnesti dari DPR.

Sempat Bilang Sudah Susun Kabinet, Kini Jokowi Sebut Banyak Partai Belum Sodorkan Nama Calon Menteri

"Ini tindak lanjut dari suratnya persetujuan DPR. Pokoknya hari ini kami ajukan kepada Pak Presiden, hari ini pula insyaallah ditandatangani beliau," paparnya.

Pratikno menilai, pemberian amnesti ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, setelah mendengar masukan dari berbagai pihak dan meminta pertimbangan dari DPR.

"Ini keadilan bukan hanya keadilan normatif ya, rasa keadilan. Pak Presiden kan sangat concern terhadap ini."

Diminta Sebutkan Tiga Lokasi Wisata di Jakarta, Jawaban Bocah Ini Bikin Terbahak

"Bukan semata-mata tekstual hukum, namun rasanya itu ya, rasa keadilan masyarakat yang harus kita hargai. Keadilan substantif," papar Pratikno.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pengampunan alias amnesti kepada Baiq Nuril, awal pekan depan.

"Mudah-mudahan (Senin Keppres terbit)," kata Kepala Staf Kepresidenan di kantornya, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Menurutnya, pihak Istana akan bergerak cepat untuk proses penerbitan Keppres, setelah menerima dokumen dari DPR terkait persetujuan memberikan amnesti kepada Nuril.

 Amnesti Jokowi kepada Baiq Nuril Bisa Berupa Peraturan Presiden Atau Keppres

"Prinsipnya, DPR kan sudah setujui, nanti pertimbangan yang diajukan oleh Presiden disetujui ya diproses ya amnesti," tutur Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menilai, dengan diterbitkannya Keppres amnesti Baiq Nuril, maka ke depannya bisa saja kasus lain meminta permohonan amnesti kepada Presiden Jokowi.

"Tapi yang dilihat di situ adalah bahwa pemerintah selalu mendengarkan, selalu merespons berbagai hal yang masyarakat perlu ada upaya menempuh keadilan, upaya kesetaran."

 TOK! DPR Setujui Jokowi Ampuni Baiq Nuril

"Tetapi kita lihat kasusnya seperti apa," ucap Moeldoko.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR menyetujui Presiden Jokowi memberikan ampunan (amnesti)  kepada terpidana Baiq Nuril.

Pemberian amnesti oleh Presiden, harus berdasarkan pertimbangan DPR.

Seluruh anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna, Kamis (25/7/2019), menyepakati hasil rapat Komisi III DPR yang setuju memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

 Diusulkan Ferdinand Hutahaean, Keponakan Prabowo Siap Jika Diminta Jadi Cawagub DKI

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik menjelaskan, persetujuan diberikan setelah sebelumnya Komisi III mendengarkan penjelasan Baiq Nuril atas kasus yang menimpanya.

Serta, mendengar argumen Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang merekomendasikan pemberian amnesti.

"Kami sampaikan Komisi III mengedepankan prinsip musyawarah mufakat," kata Erma dalam sidang paripurna.

 Jusuf Kalla: Kalau Kepala Daerah ke Luar Negeri Cuma Jalan-jalan, Jangan Kasih Izin!

"Secara aklamasi menyatakan menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Bulat seluruh fraksi menyetujui," tambahnya.

Menurut Erma, salah satu pertimbangan Komisi III menyetujui amnesti adalah Baiq Nuril merupakan korban kekerasan seksual.

Erma mengatakan, keputusan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan.

 Rocky Gerung: Presiden Boleh Mengintervensi KPK

Salah satunya, kata dia, Baiq Nuril merupakan korban kekerasan seksual.

"Baiq Nuril adalah korban kekerasan seksual verbal. Yang dilakukan Baiq Nuril untuk membela diri, dan amnesti merupakan hak yang dimiliki Presiden," jelasnya.

Setelah mendapat penjelasan Wakil Ketua Komisi III, pimpinan sidang Utut Adianto kemudian menanyakan kepada peserta rapat paripurna mengenai persetujuan pemberian amnesti.

 Ini Alasan Aparat Brimob Lakukan Kekerasan di Empat Lokasi Saat Kerusuhan 21-22 Mei 2019

"Apakah laporan Komisi III mengenai persetujuan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril disetujui?" Tanya Utut yang dijawab setuju secara serempak oleh peserta sidang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku hingga Jumat (12/7/2019) pagi surat rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM soal pemberian amnesti bagi Baiq Nuril, belum sampai di meja kerjanya.

Orang nomor satu di republik ini berjanji, begitu surat sampai, dia bakal segera bekerja cepat untuk memutuskan pemberian amnesti bagi Baiq Nuril.

"Belum sampai di meja saya. Kalau nanti sudah masuk, ada rekomendasi dari kementerian terkait, saya putuskan secepatnya," tegas Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

 Kuasa Hukum Tegaskan Gugatan ke MA untuk Kedua Kalinya Atas Sepengetahuan Prabowo-Sandi

Mantan Wali kota Solo ini menegaskan akan segera memproses surat rekomendasi dari Kemenkumham, jika surat itu sudah diterima.

"Pokoknya akan saya selesaikan secepatnya," kata Jokowi.

Di lokasi terpisah, pagi ini Baiq Nuril menemui Jaksa Agung HM Prasetyo di kantornya, Kejagung, Jakarta Selatan.

 Diimbangi Persib di SUGBK, Ketua Jakmania: Saya Belum Temukan Nikmatnya Tonton Permainan Persija

Baiq Nuril yang mengenakan batik dan hijab merah, datang didampingi anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka, sebagai penjamin penangguhan penahanan.

Rieke Diah Pitaloka menjelaskan, kehadiran Baiq Nuril untuk menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan dari 132 instansi.

Sebelumnya, Baiq Nuril, terpidana kasus penyebaran konten perbuatan asusila, menilai pengajuan amnesti ke Presiden Joko Widodo adalah upayanya dalam mencari keadilan.

 Putri Baiq Nuril Jadi Paskibra di NTB, Tak Ingin Ibunya Dipenjara Saat Kibarkan Merah Putih

Apalagi, di samping dirinya dilecehkan secara verbal, ia juga dipidanakan oleh oknum kepala sekolah tempatnya mengajar dahulu.

Sambil menahan tangis, Baiq Nuril mengutarakan perasaannya itu di hadapan awak media.

 Meski Kuasa Hukum Bersedia Menangis, Hakim Tetap Tunda Sidang Praperadilan Kivlan Zen

"Sampai saat ini saya masih bisa berdiri di sini, saya ingin mencari keadilan," katanya didampingi Menkumham Yasonna Laoly, di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).

"Saya tidak akan menyerah," imbuhnya.

Baiq Nuril mengibaratkan pengajuan amnesti ini selayaknya permohonan antara anak ke bapak, di mana si anak tengah mencari perlindungan.

 12 Ribu Aparat Gabungan Jaga Laga Persija Vs Persib, Ini Pihak Tim Tamu yang Boleh Datang ke SUGBK

Ia berharap sang bapak kepala negara bisa mengabulkan permohonan amnestinya.

Karena, kebijakan konstitusional Presiden Jokowi jadi satu-satunya jalan menyelesaikan kasus yang menimpa dia.

"Harapannya, saya ingin Pak Presiden mengabulkan permohonan amnesti saya. Dan saya rasa sebagai seorang anak, ke mana lagi harus meminta selain berlindung pada Bapak Presiden?" tuturnya.

 KPU Buka Peluang Terapkan e-Voting di Pilkada Serentak 2020

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut masalah yang menimpa Baiq Nuril bukan sebuah kasus kecil.

Menurutnya, perkara ini adalah soal keadilan yang dirasakan Baiq Nuril dan juga banyak wanita lain di luar sana.

"Begini, ini bukan kasus kecil. Ini adalah menyangkut rasa keadilan yang dirasakan oleh Ibu Baiq Nuril dan banyak wanita-wanita lainnya," ujarnya seusai bertemu Baiq Nuril.

 KPU Rencanakan Pemungutan Suara Pilkada 2020 Tanggal 23 September, Komisi II DPR Tak Sepakat

Rasa ketidakadilan yang dimaksud Yasonna Laoly adalah bagaimana seorang korban pelecehan seksual malah seperti dikorbankan.

Mereka yang berstatus sebagai korban pelecehan seksual justru dipidanakan.

Dalam kasus tersebut, Yasonna Laoly menangkap hal ini bahkan lebih besar secara politik.

 Ini Dua Alasan Mahkamah Agung Tolak PK Baiq Nuril

Bila Baiq Nuril tak diberi kesempatan mengajukan kewenangan konstitusional lewat amnesti, maka mungkin saja ribuan wanita lain yang juga menjadi korban kekerasan seksual, tak lagi berani bersuara.

Rasa ketakutan akan menyelubungi para korban pelecehan seksual.

Mereka tidak berani mengadukan pelecehan yang menimpanya kepada aparat penegak hukum.

 Cuma Jakmania yang Boleh Masuk SUGBK Saat Laga Persija Vs Persib

Karena mereka khawatir, alih-alih keadilan didapatkan, justru dinginnya lantai penjara yang diterima.

"Kalau ini tidak diberikan kesempatan untuk kewenangan konstitusional amnesti kepada beliau."

"Ada banyak mungkin ribuan wanita wanita korban kekerasan seksual atau pelecehan tidak akan berani bersuara."

 Ketua DPR Berharap Komisioner KPK yang Maju Lagi Lolos Jadi Pimpinan Periode Berikutnya

"Karena takut, bisa-bisa kalau saya mengadu, aku yang dikorbanin," papar Yasonna Laoly.

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula pada pertengahan 2012.

Saat itu, Baiq Nuril yang berstatus guru honorer di SMAN 7 Mataram, ditelepon oleh kepala sekolah tersebut, Muslim.

Dalam percakapan telepon itu, Muslim justru bercerita tentang pengalaman seksualnya bersama wanita lain yang bukan istrinya.

 Suami Gorok Leher Istri karena Menolak Diajak Berhubungan Badan, Lalu Babak Beluk Dihajar Massa

Percakapan itu juga mengarah pelecehan seksual kepada Baiq Nuril.

Baiq Nuril merekam percakapan itu, dan rekaman itu diserahkan pada rekannya, Imam, hingga kemudian beredar luas.

Atas beredarnya rekaman itu, Muslim kemudian melaporkan Baiq Nuril ke polisi karena dianggap telah membuat malu keluarganya.

 Apa Kabar Kasus Mantan Kadis Sumber Daya Air Teguh Hendrawan? Ini Kata Polisi

Di Pengadilan Negeri Mataram, Baiq Nuril divonis bebas.

Namun, jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi, dan Mahkamah Agung memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar UU ITE.

Namun, Kejaksaan Agung memutuskan untuk menunda eksekusi Baiq Nuril ke penjara.

 Sutopo Purwo Nugroho Berjiwa Sosial Sejak Kecil, Sempat Ingin Berangkatkan Orang Tuanya Naik Haji

Kini dengan adanya penolakan PK, membuat Baiq Nuril dihantui kembali segera dijebloskan ke dalam bui.

Baiq Nuril kemudian membuat surat kepada Presiden Jokowi.

Dalam surat itu, dia menagih janji Jokowi untuk memberikan amnesti.

 Makam Sutopo Digali Hanya Dalam Waktu Dua Jam, Padahal Tekstur Tanahnya Keras

"Bapak Presiden, PK saya ditolak, saya memohon dan menagih janji bapak untuk memberikan amnesti," tulis Baiq Nuril, Sabtu (6/7/2019).

"Karena, hanya jalan ini satu-satunya harapan terakhir saya," imbuh Baiq Nuril. (Seno Tri Sulistiyono)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved