Pemberantasan Korupsi

IPW: Bongkar Dugaan KKN di KPK!

Para penyidik dari Polri dan Kejaksaan yang berada di dalam KPK harus berani membongkar dan mengusut dugaan KKN yang dinilai sudah mulai merebak.

Kompas.com/Andrean Kristianto
GEDUNG KPK, Jakarta 

Para penyidik dari Polri dan Kejaksaan yang berada di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani membongkar dan mengusut dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dinilai sudah mulai merebak di lembaga anti rasuah itu.

Sehingga KPK tidak menjadi semacam 'sapu kotor' yang hendak membersihkan korupsi di negeri ini.

Hal itu diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, kepada Warta Kota, Minggu (28/7/2019).

"Jika menjadi 'sapu kotor', maka KPK sama saja dengan kepolisian dan kejaksaan, di mana dalam misi pembentukannya diharapkan KPK menjadi pemberantas utama korupsi yang benar benar bersih, namun akan menjadi gagal total," papar Neta.

Berdasar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), IPW menganalisa dan menduga ada enam potensi KKN di KPK.

 TERCIDUK Selingkuh! Kerabat Anggota TNI Ngamuk Lihat Istri dengan Pria Lain: Saya Bunuh Kamu!

 Geger Polisi Tembak Polisi 7 Kali, Pelayanan di Polsek Cimanggis Kembali Normal, Ada yang Tak Tahu

 #LulusanUI Tolak Gaji Rp 8 Juta Disindir Prof Monash University: Saya Hanya Lulusan UI Negeri

"Yakni pertama, adanya kelebihan Gaji Pegawai KPK yaitu pembayaran terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar, berupa living cost namun gaji masih dibayarkan, total sebesar Rp 748,46 juta," kata Neta.

Kedua, kata Neta, Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak sesuai Ketentuan Minimal, dengan total sebesar Rp 1,29 Miliar.

Dan ketiga, kata Neta, perencanaan pembangunan Gedung KPK yang tidak cermat sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp 655,30 Juta berupa volume beton.

Neta menjelaskan, dalam hasil audit BPK pada tahun anggaran 2016 terdapat juga beberapa temuan yang signifikan.

Yakni soal aturan pengangkatan pegawai tetap KPK yang telah memasuki batas usia pensiun atau BUP, di mana tidak sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsia.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved