Berita Bekasi

Rekrut Warga Lokal Lulusan SD, Menaker Hanif Dhakiri : Itu Namanya Bunuh Diri

Menaker Hanif mengimbau agar tenaga lokal di Kabupaten Bekasi bisa direkrut di perusahaan yang ada di wilayah setempat

Rekrut Warga Lokal Lulusan SD, Menaker Hanif Dhakiri : Itu Namanya Bunuh Diri
WARTA KOTA/MUHAMMAD AZZAM
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri saat menghadiri seminar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Gedung Belavista, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Kamis (14/2/2019) siang. 

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakhiri menilai, Pemerintah Kabupaten Bekasi seharusnya mengajak kalangan industri untuk bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.

Setelah ketrampilannya mumpuni, tenaga lokal tersebut kemudian bisa direkrut di perusahaan yang ada di wilayah setempat.

"Prioritas tenaga lokal, secara prinsip pasti kita setuju. Tapi harus dicek, itu tenaga lokal isinya apa? Kalau isinya lulusan SD, itu namanya bunuh diri," ujar Hanif usai meresmikan Program Vokasi BPJS Ketenagakerjaan di President University Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi pada Kamis (25/7/2019) lalu.

Menaker Menyambut Baik Vokasi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Karyawan yang Terkena PHK

Hal itu dikatakan Hanif untuk menanggapi terbitnya Peraturan Bupati - Perbup Bekasi Nomor 9 tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.

Aturan itu meminta kepada perusahaan di wilayah setempat agar mengutamakan warga lokal untuk direkrut sebagai karyawan.

Dalam kesempatan itu, Hanif juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tidak memberi patokan mengenai jumlah warga lokal yang harus diterima kalangan swasta.

Pemerintah daerah juga harus mengedepankan kualitas SDM dari warga lokal itu sendiri, sehingga dianggap layak untuk diberdayakan sebagai pekerja yang memiliki daya saing.

Kali Bekasi Kembali Tercemar, Pemkot Bekasi Tuding Sumber Pencemaran dari Kabupaten Bogor

"Kalau dilihat secara nasional 57 persen lulusan SD dan SMP lalu kita bawa ke daerah yah kurang lebih begitu. Bahkan kalau kasus di provinsi tertentu mungkin bisa lebih tinggi," jelasnya.

Hanif menyarankan sebaiknya pemerintah daerah juga harus cermat dalam melihat kualitas SDM di wilayah masing-masing.

Jangan sampai, peraturan yang dibuat tersebut justru memberatkan sebelah pihak.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved