Rocky Gerung: Presiden Boleh Mengintervensi KPK
AKADEMISI Rocky Gerung mengingatkan, dalam profesi etis, Presiden Jokowi boleh melakukan intervensi terhadap kinerja KPK.

AKADEMISI Rocky Gerung mengingatkan, dalam profesi etis, Presiden Jokowi boleh melakukan intervensi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Karena, menurut Rocky Gerung, Jokowi punya kekuasaan untuk memantau kerja KPK yang harus independen, dengan memanfaatkan profesi etisnya sebagai Presiden.
Kata Rocky Gerung, jika KPK terus dibiarkan begitu saja, maka daya independensi profesi KPK sebagai lembaga hukum yang khusus menangani korupsi di Indonesia, masih diragukan.
• 11 Orang Internal KPK Lolos Uji Kompetensi Calon Pimpinan Jilid V, Sembilan Polisi Juga Melenggang
Karena, menurutnya tidak ada yang pernah berani mengintervensi, dan mengawasi kerja KPK secara internal lembaga.
"Presiden boleh mengintervensi KPK," kata Rocky Gerung di Gedung Penunjang KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).
"Karena Presiden sebagai profesi etis yang bisa membantu KPK dalam menguji independensi lembaga tersebut," sambungnya.
• Daftar Lengkap 104 Calon Pimpinan KPK yang Lolos Uji Kompetensi
Presiden Jokowi harus turun tangan mengintervensi KPK, lanjutnya, karena komisi anti-rasuah itu tidak dibangun oleh hukum dan moral, melainkan dari aspek legal yang dipercaya oleh masyarakat langsung.
"Saya terangkan itu hanya ingin mengingatkan bahwa lokasi moral KPK melampaui legal."
"KPK tidak dibentuk oleh hukum, tapi KPK dibentuk oleh reformasi setelah Orde Baru yang mulai jelas korupsi semakin bermunculan."
• Kuasa Hukum: Penahanan Soenarko Ditangguhkan, kenapa Kivlan Zen Tidak?
"Dan hal itu dipercaya secara luas oleh masyarakat apapun hasilnya," ucap Rocky Gerung.
Rocky Gerung
Jokowi
Rocky Gerung bilang Jokowi boleh intervensi KPK
Presiden boleh mengintervensi KPK
mengawasi kerja KPK
memantau kerja KPK
VIDEO: Momen Lucu Presiden Tenangkan Ibu-Ibu yang Benci Prabowo, Jokowi: Ini Sudah Bukan Kampanye |
![]() |
---|
Tujuh Staf Khusus Presiden Milenial Rancang Kartu Pra Kerja, Anggaran Rp 10 Triliun Disiapkan |
![]() |
---|
Pemberian Grasi Dikritik, Mahfud MD Ungkap Annas Maamun Pakai Tabung Oksigen Tiap Hari |
![]() |
---|
KPK Masih Berharap Jokowi Terbitkan Perppu Saat Hari Anti Korupsi 9 Desember, Istana Tutup Pintu |
![]() |
---|
Pemberian Grasi Dikritik, Stafsus Presiden: Teriak HAM tapi Berharap Terpidana Tersiksa Sampai Mati |
![]() |
---|