Rocky Gerung: Presiden Boleh Mengintervensi KPK

AKADEMISI Rocky Gerung mengingatkan, dalam profesi etis, Presiden Jokowi boleh melakukan intervensi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena, menurut Rocky Gerung, Jokowi punya kekuasaan untuk memantau kerja KPK yang harus independen, dengan memanfaatkan profesi etisnya sebagai Presiden.

Kata Rocky Gerung, jika KPK terus dibiarkan begitu saja, maka daya independensi profesi KPK sebagai lembaga hukum yang khusus menangani korupsi di Indonesia, masih diragukan.

• 11 Orang Internal KPK Lolos Uji Kompetensi Calon Pimpinan Jilid V, Sembilan Polisi Juga Melenggang

Karena, menurutnya tidak ada yang pernah berani mengintervensi, dan mengawasi kerja KPK secara internal lembaga.

"Presiden boleh mengintervensi KPK," kata Rocky Gerung di Gedung Penunjang KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

"Karena Presiden sebagai profesi etis yang bisa membantu KPK dalam menguji independensi lembaga tersebut," sambungnya.

• Daftar Lengkap 104 Calon Pimpinan KPK yang Lolos Uji Kompetensi

Presiden Jokowi harus turun tangan mengintervensi KPK, lanjutnya, karena komisi anti-rasuah itu tidak dibangun oleh hukum dan moral, melainkan dari aspek legal yang dipercaya oleh masyarakat langsung.

"Saya terangkan itu hanya ingin mengingatkan bahwa lokasi moral KPK melampaui legal."

"KPK tidak dibentuk oleh hukum, tapi KPK dibentuk oleh reformasi setelah Orde Baru yang mulai jelas korupsi semakin bermunculan."

• Kuasa Hukum: Penahanan Soenarko Ditangguhkan, kenapa Kivlan Zen Tidak?

"Dan hal itu dipercaya secara luas oleh masyarakat apapun hasilnya," ucap Rocky Gerung.