Masyarakat Peroleh Kemudahan di Program Rumah DP 0 Rupiah, Apa Saja? Simak Penjelasan Pemprov DKI

Ada kemudahan di program Rumah DP 0 Rupiah atau dengan sebutan Solusi Rumah Warga (Samawa).

Hal kemudahan di program Rumah DP 0 Rupiah itu, diungkap oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Kadis PRKP DKI Jakarta Kelik Indriyanto.

Menurutnya ada kemudahan di program Rumah DP 0 Rupiah, walau hingga kini program Rumah DP 0 Rupiah lamban.

Kemudahan tersebut antara lain pemohon tidak perlu mengkhawatirkan adanya uang muka atau Down Payment (DP).

• Rem Otomatis Diduga Jadi Penyebab Kecelakaan Maut Truk BBM Pertamina dan Mobil Mini Bus

• VIDEO : Nasi Goreng Buatan Megawati Soekarnoputri Menjadi Menu Makan Siang Bersama Prabowo

• Perayaan 25 Tahun Kiprah Dyandra Promosindo Di Industri MICE

Sehingga, rumah khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu dapat langsung dihuni setelah perjanjian kontrak cicilan disepakati.

"Kemudahan-kemudahan apa yang ada di program rumah DP nol rupiah tersebut? Yaitu warga tidak perlu memikirkan adanya"

"Atau mengalokasikan adanya uang muka atau down payment"

"Jadi mereka hanya akan membayar cicilan saja," ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (24/7/2019).

• Kepala SMA Taruna Indonesia Diperiksa Polisi Kasus Murid Tewas Saat Orientas

• Jeffri Nichole Ungkap Alasannya Pakai Ganja agar Lebih Rileks untuk Mempersiapkan Film Baru

• Dankormar Buka Porwilbar TNI Angkatan Laut 2019.

Selain itu, tenor atau waktu cicilan rumah sangat panjang, yakni 15 hingga 20 tahun.

Walau tenor sangat panjang, pemohon hanya dibebankan suku bunga tetap sebesar lima persen.

Mulai dari awal hingga rumah DP 0 Rupiah lunas.

"Berikutnya yaitu untuk kepemilikan ini, adanya perlindungan bagi pemilik rumah"

• Pemohon Rumah DP 0 Rupiah akan Diseleksi Ketat karena Unit Terbatas

• Diduga Memiliki dan Menyimpan Ganja, Jefri Nichol: Ini Kebodohan dan Kesalahan Saya!

• Pencuri Gasak Uang Milik Ustaz Ahmad Salimin Dani, Uang 30 Ribu Dollar Amerika dan Rp 240 Juta Raib

"Adanya asuransi kredit, kemudian juga asuransi kebakaran, juga asuransi untuk kematian," jelasnya.

Ditemui bersamaan, Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera, Dzikran Kurniawan sebut Rumah DP 0 Rupiah telah dilengkapi dengan sarana transportasi umum.

Diketahui, sarana transpotrasi umum tersebut yakni Transjakarta 7P rute BKN-Cawang hingga Pondok Kelapa.

Soal masalah kepemilikan, Dzikran tegaskan jika masyarakat nantinya akan memiliki rumah dengan SHM Sarusun atau Sertfikat Hak Milik Satuan Rumah Susun.

"Jadi fitur-fiturnya tadi disampaikan, cicilan tenor panjang, bunga rendah, sehingga cicilannya itu berkisar antara 1,2 juta hingga 2,3 juta"

"Untuk harga rumah Rp184 juta hingga sampai yang paling mahal di Rp341 juta. Itu yang mereka lakukan, dan mereka memilih, dan mereka mengajukan KPR-nya," tutupnya menambahkan.

Perketat Seleksi

Terbatasnya jumlah unit rumah serta menjamin, penerima manfaat merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera, Dzikran Kurniawan jelaskan, hal itu menyebabkan seleksi ketat diberlakukan dalam Program Rumah DP 0 Rupiah. 

Oleh karena itu, dari sebanyak 2.359 orang pendaftar, pihaknya melakukan seleksi pertama berdasar kelengkapan berkas dan latar belakang ekonomi.

Hasilnya, hanya sebanyak 1.790 orang pemohon yang memenuhi syarat dan masuk dalam tahapan peminatan.

"Nah, dari 1.790 pemohon itu kemudian kita bagi menjadi dua prioritas."

"Yang pertama, 891 orang itu menjadi prioritas pertama dan sisanya menjadi prioritas kedua," katanya kepada wartawan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (24/7/2019).

"Bagaimana prioritas ini dibuat, ini kita melihat dari kemampuannya tentu saja."

"Bahwa dari data yang disampaikan kepada kami, kita melihat bahwa warga tersebut mampu untuk mencicil rumah yang diminati dan tersedia," katanya.

Selain, lanjutnya, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 104 tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, para pemohon diseleksi berdasarkan kemampuan bayar.

Salah satunya adalah tidak memiliki utang, ataupun apabila memiliki utang, jumlah utang pemohon di bawah Rp 100 juta.

Sehingga, dapat membayar cicilan hutang bersamaan dengan cicilan KPR.

Selain itu, pemohon katanya tidak boleh memiliki kendaraan roda empat, atau tidak sedang mencicil kendaraan roda empat.

Yang terpenting, Program Rumah DP 0 Rupiah diprioritaskan bagi masyarakat yang telah berkeluarga.

"Kemudian hari ini sudah kami sampaikan juga undangan kepada 1.790 orang tadi untuk dapat menghadiri proses berikutnya yang akan diselenggarakan mulai Sabtu tanggal 27 Juli besok.

Jadi, hari Sabtu 27 Juli hingga 10 hari ke depan sampai hari Minggu tanggal 4 Agustus, kita akan lanjutkan proses berikutnya dilakukan setiap hari dari jam 08.00 sampai jam 03.00 sore," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, para pemohon dapat memilih unit dan mengajukan permohonan KPR kepada Bank DKI.

Pihak Bank DKI akan melakukan analisis kredit untuk menetapkan kelayakan pemohon dalam mengikuti Program Rumah DP 0 Rupiah.

Selektifnya tahapan verifikasi tersebut katanya untuk menghindari ketidaktepatan sasaran.

Pihaknya memanfaatkan seluruh data yang tersedia di Pemprov DKI Jakarta.

Mulai dari kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta hingga Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

"Bagaimana kita ketahui bahwa program ini ditujukan kepada mereka yang belum memiliki rumah."

"Tentu saja dari data pajak, kita bisa dapat indikasinya apakah mereka sudah memiliki tanah dan bangunan, atau kepemilikan aset lainnya seperti kendaraan," jelasnya.

Bersamaan dengan tahapan verifikasi, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Bank DKI sebagai mitra bank pelaksana.

Dijelaskan, jika analisis kredit memakan waktu sekitar dua pekan sebelum disetujui oleh pihak bank.

Sehingga diharapkan seluruh administrasi perbankan selesai dan rumah bisa dihuni pada pertengahan atau akhir bulan Agustus 2019 mendatang.

"Jadi, harapan kita di akhir Agustus atau di pertengahan Agustus ini kita sudah bisa ambil kredit dan tentu saja untuk efisiensi, rencananya kita lakukan bersamaan," katanya. (DWI)