Jusuf Kalla: Kalau Kepala Daerah ke Luar Negeri Cuma Jalan-jalan, Jangan Kasih Izin!

Jusuf Kalla meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo lebih selektif memberikan izin kepada kepala daerah yang akan bertolak ke luar negeri.

Jusuf Kalla: Kalau Kepala Daerah ke Luar Negeri Cuma Jalan-jalan, Jangan Kasih Izin!
Warta Kota/Mohamad Yusuf
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ketika berkunjung ke Kantor Redaksi Warta Kota - Tribunnews.com, di Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019). 

WAKIL Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo lebih selektif memberikan izin kepada kepala daerah yang akan bertolak ke luar negeri.

"Kalau tidak urgen tak usah kasih izin. Namanya izin harus ada kriterianya, penting atau tidak,," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).

"Kalau hanya jalan-jalan, kalau hanya hadiri acara, ya tidak kasih izin. Jadi justru di setiap menteri harus memeriksa izin itu, ya tidak semua izin itu harus diterima," tuturnya.

Besok Prabowo Kembali Bertemu Jokowi, Megawati Bakal Ikutan

Menurut JK, Mendagri harus lebih teliti melihat urgensi atau alasan seorang kepala daerah yang akan pergi ke luar negeri.

"Iya, memeriksa itu izin (Mendagri) penting tidak, urgen tidak gubernur pergi? Yang namanya izin mesti begitu kan?"

"Kalau otomatis tiap permintaan dikasih izin, itu bukan izin namanya, hanya pemberitahuan. Padahal yang dibutuhkan izin," tegas JK.

Artis Kerap Mengaku Pakai Narkoba untuk Tambah Stamina, BNN Bilang Cuma Alasan

Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat pemberitahuan terkait prosedur operasional standar (SOP) pengajuan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri, untuk para kepala daerah.

Surat bernomor 009/5546/SJ ditujukan kepada gubernur, dan surat dengan nomor 009/5545/SJ ditujukan bagi bupati atau wali kota.

Surat itu tertanggal 1 Juli 2019 dan ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo.

Ini Nama Suami Istri Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Filipina yang Diduga Warga Indonesia

Dalam surat itu, kepala daerah, anggota DPRD, dan Aparatur Sipil Negara yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, diminta mengajukan permohonan izin maksimal 10 hari sebelum keberangkatan.

Halaman
123
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved