Seleksi Pimpinan KPK

IPW Prediksi Tiga Jenderal Polisi Ini Berpotensi Lolos Seleksi Calon Pimpinan KPK Hingga ke DPR

KETUA Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, proses seleksi calon pimpinan KPK kali ini sangat menarik untuk dicermati.

IPW Prediksi Tiga Jenderal Polisi Ini Berpotensi Lolos Seleksi Calon Pimpinan KPK Hingga ke DPR
Kompas.com/Fitri
Irjen Firli saat menjabat Kapolda NTB dan berpangkat Brigjen. 

Lalu, dugaan adanya para petualang 'pencari kerja' yang ikut seleksi, adanya simpatisan partai politik ikut dalam seleksi, dan mencermati kemungkinan figur-figur radikal menyusup dalam proses seleksi.

"Banyaknya jenderal polisi yang ikut seleksi capim KPK menunjukkan betapa strategisnya lembaga anti-rasuah ini bagi insan kepolisian."

PKB Tak Rela Parpol yang Gaungkan Narasi Pemilu Curang Diajak Gabung Pemerintah Jokowi-Maruf Amin

"Padahal, di Polri sendiri ada direktorat tindak pidana korupsi yang bisa menjadi tempat mereka mengabdi dan berkiprah," papar Neta S Pane.

Bagaimana pun, lanjutnya, fenomena ini patut dicermati. Meski demikian, IPW berharap Pansel bersikap selektif terhadap figur-figur jenderal kepolisian.

Karena, bukan mustahil muncul polemik dari tempat mereka pernah bertugas, dulu maupun saat ini.

Tolak Gerindra Masuk Pemerintahan Jokowi, Effendi Simbolon: Tak Perlu Dimanjakan

"Untuk itu, Pansel perlu mencari informasi ke tempat mereka pernah bertugas, terutama saat mereka menjabat sebagai Kapolda agar tidak terjadi salah pilih dalam proses selanjutnya," paparnya.

Keikutsertaan petahana, tambah Neta S Pane, juga patut dicermati, karena selama ini belum pernah ada petahana yang dua periode.

"Selain itu petahana yang ikut seleksi, tidak menunjukkan prestasi yang luar biasa, bahkan gagal menjaga soliditas KPK," ucap Neta S Pane menilai kinerja mereka.

Bisa Cari Teroris yang Sembunyi, Jusuf Kalla Yakin Polisi Sanggup Tangkap Penyerang Novel Baswedan

Karena itu, kata dia, IPW berharap Pansel bisa mendapatkan figur pimpinan KPK yang mampu membawa perbaikan pada KPK.

"Misalnya 'jenis kelamin' institusi KPK harus diperjelas, apakah ia ASN atau bukan. Mengingat, KPK dibiayai negara, maka 'jenis kelamin' dan keberadaan pegawainya harus mengacu kepada UU ASN."

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved