Relawan Jokowi Tolak Rekonsiliasi Diartikan Bagi-bagi Jatah Kursi, Malulah Parpol Pendukung 02

Rekonsiliasi hanya mendinginkan situasi politik di masyarakat antara pendukung 01 dengan pendukung 02, bukan gabung pemerintahan

Relawan Jokowi Tolak Rekonsiliasi Diartikan Bagi-bagi Jatah Kursi, Malulah Parpol Pendukung 02
Wartakotalive/Alex Suban
Ilustrasi Rekonsiliasi: Jokowi dan Prabowo makan siang bersama di Mal FX Senayan, Sabtu (13/7/2019) 

 Presiden Terpilih Joko Widodo beberapa waktu yang lalu bertemu dengan Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu keduanya membahas rencana rekonsiliasi. Bahkan beberapa hari ini juga tersiar kabar jika Gerindra, PKS, PAN, Berkarya dan Demokrat akan bergabung di pemerintahan Joko Widodo.

Menanggapi hal tersebut relawan Jokowi-Maruf yang tergabung dalam Komite Pedagang Pasar (KPP) menilai jika rekonsiliasi yang dilakukan tak perlu sampai memberikan jatah posisi kursi pemerintahan ke Partai pro Prabowo Sandiaga.

Amien Rais Sebut Pembagian Kekuasaan 55:45 Sebagai Syarat Rekonsiliasi, Zulkifli Hasan: Nggak Perlu

PENGAKUAN TERBARU Jokowi Soal Rekonsiliasi dengan Prabowo, Hingga Isu Kepulangan Habib Rizieq Shihab

"Komite Pedagang Pasar (KPP) bersama relawan Jokowi Ma'ruf menolak Gabungnya Parpol Pro Prabowo Sandiaga ke koalisi Jokowi Ma'ruf," kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad, Senin (22/7/2019).

Rosyid menilai sudah cukup porsi parlemen 60 % dari parpol koalisi Jokowi Ma'ruf dan relawan 01 yang sudah berjuang keras memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin.

Dianggap Merebut Tanah Garapan, Warga Protes Proyek Tol Cibitung-Cilincing

Bahkan Rosyid juga menyebut tak elok jika nantinya Gerindra, Berkarya, PKS, PAN dan Demokrat mendapatkan jatah kursi di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin.

"Rekonsiliasi hanya mendamaikan dan mendinginkan situasi politik di masyarakat antara pendukung 01 dengan pendukung 02, bukan harus ikut bergabung di ke pemerintahan Pak Jokowi dan Abah Ma'ruf. Sudah kalah Prabowo Sandiaga, malulah partai pendukung 02," ujarnya.

Sementara itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan tidak ada penjatahan menteri dalam pemerintahan. Menurut PDIP, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Ini 10 Artis Korea Terseksi Saat Mereka Tampil di Panggung

“Partai boleh mengusulkan, tapi presiden punya kewenangan memutuskan yang paling pas,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan itu untuk menanggapi pernyataan Amien Rais. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), itu meminta Presiden Joko Widodo membagi porsi kekuasaan 55 persen banding 45 persen dengan Prabowo Subianto. Angka itu sesuai dengan perolehan suara Jokowi dan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2019.

Sepertiga Malam Debut Awal Viola Harahap Di Dunia Tarik Suara

Hasto mengatakan pembagian kekuasaan dan menteri tak bisa menggunakan angka. Pemilihan menteri, kata dia, harus bicara kualitas.

Menurut dia, seorang menteri harus paham dengan kementerian yang dia pimpin. Selain itu, menteri juga harus dapat sejalan dengan visi-misi presiden Jokowi.

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Relawan Jokowi Tolak Parpol Pendukung Prabowo Gabung ke Pemerintahan,

Editor: Wito Karyono
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved