Pencemaran Lingkungan

Dinas LH Bekasi Gandeng Penegak Hukum Jerat Pembuang Limbah Gunakan Perda, Bukan UU

Dinas Lingkungan Hidup Bekasi Gandeng Penegak Hukum Jerat Pembuang Limbah Gunakan Perda, Bukan UU

Dinas LH Bekasi Gandeng Penegak Hukum Jerat Pembuang Limbah Gunakan Perda, Bukan UU
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Petugas dari Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) menunjukkan kondisi air Sungai Cileungsi di Curug Parigi, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi pada Sabtu (20/7/2019) siang. KP2C menduga, air Sungai Cileungsi tercemar oleh limbah industri yang berdiri di sekitar sungai alam tersebut. 

DINAS Lingkungan Hidup Kota Bekasi menyatakan telah menggandeng aparat penegak hukum di wilayah setempat untuk mempidanakan pihak yang merusak lingkungan.

Kesepakatan itu bahkan telah tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan Polrestro Bekasi Kota, Kejaksaan Negeri Bekasi, dan Kodim 05/07 Bekasi pada April 2019 lalu.

"Penandatanganan itu ditujukan untuk menegakan hukum pengendalian pencemaran lingkungan," kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kustantinah Puji Wahyuni pada Senin (22/7/2019).

Pernyataan Kustantinah ini sekaligus menjawab keinginan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2) yang meminta agar pemerintah daerah menindak pelaku pencemaran lingkungan bukan memakai Peraturan Daerah (Perda).

 Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas menghendaki pemerintah daerah menggunakan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Alasannya, denda yang dibebankan kepada pengusaha bila menggunakan Perda dinilai rendah sehingga tidak memberi efek jera.

Berbeda bila aturan mengacu pada UU, pengusaha akan diseret ke pengadilan umum dan diberikan denda yang cukup besar sebagai bentuk kompensasi perbuatannya merusak lingkungan.

Hal ini berkaca pada kasus pencemaran Sungai Cileungsi dan Kali Bekasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berdiri di sepanjang aliran itu.

"Penandatanganan kerja sama dengan penegak hukum ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Kustantinah.

Menurut dia, melalui kerja sama ini maka penegak hukum bisa langsung menindak tegas para pelaku kejahatan pembuang limbah untuk diberikan sanksi pidana.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Mirmo Saptono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved