Di Hadapan 3000-an Mahasiswa, Mensos Paparkan Visi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

Mensos memaparkan sejumlah langkah Kemensos menjangkau dan mengembalikan keberfungsian sosial terhadap kelompok terpinggirkan.

Di Hadapan 3000-an Mahasiswa, Mensos Paparkan Visi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif
Dok. Humas Kementerian Sosial
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyapa ribuan mahasiswa sebelum menyampaikan kuliah umum pada acara Pelepasan Peserta KKN Tahun 2019 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Senin (22/07/2019). 

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, hampir semua kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang diinisiasi Kementerian Sosial, menekankan pada pentingnya membuka lebar ruang keterlibatan bagi masyarakat.

Aspek inklusifitas program Kemensos itu diarahkan untuk membuka akses dan memberdayakan kelompok terpinggirkan.

“Pembangunan kesejahteraan sosial difokuskan untuk menyentuh kalangan masyarakat yang terekslusi secara sosial (termasuk secara ekonomi) dengan memberikan layanan kesejahteraan sosial,” kata Mensos, pada Pelepasan Peserta KKN Tahun 2019 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Senin (22/07/2019).

Di hadapan lebih 3000-an mahasiswa, Mensos menyatakan, kelompok terekslusi yang menjadi subyek kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain masyarakat miskin, penyandang disabilitas baik fisik atau mental, lanjut usia, anak terlantar dan anak berurusan dengan hukum, korban NAPZA, eks-napi teroris, dan pemerlu layanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya.

Kepada para mahasiswa dan civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, Mensos memaparkan sejumlah langkah Kemensos menjangkau dan mengembalikan keberfungsian sosial terhadap kelompok terpinggirkan tersebut.

Pertama dalam penanganan kemiskinan, seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan, dilakukan mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan yang dikelola Kementerian Sosial. BDT mencakup kelompok 40 persen warga lapisan terbawah (termiskin) yang diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah (Musdes/Muskel).

“Muskel/Musdes tidak hanya bersifat konsultatif tetapi memiliki posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan,” tandas Mensos.

Kedua, berupa Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial serta mendorong perubahan perilaku dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin. “Di sini masyarakat merupakan subyek pemberdayaan, sementara pemerintah hanya memfasilitasi dan menyediakan pendampingan,” katanya.

Ketiga, bansos beras sejahtera (Rastra)/Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT). Program ini,  kata Mensos, merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan. 

Desain program BPNT juga diarahkan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan usaha mikro di bidang pangan dalam bentuk e-warong.

Halaman
12
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved