Amien Rais Sebut Pembagian Kekuasaan 55:45 Sebagai Syarat Rekonsiliasi, Zulkifli Hasan: Nggak Perlu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, dukungan kepada pemerintahan baru Joko Widodo-Ma'ruf Amin semestinya tidak harus mengajukan syarat terlebih dahulu.

Sebab, Jokowi-Ma'ruf merupakan presiden dan wakil presiden terpilih.

Keterpilihan itu merupakan bentuk kedaulatan rakyat Indonesia kepada keduanya untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

• Sidang Putusan MK Sengketa Pilpres 2019, Zulkifli Hasan: Siapapun Terpilih Harus Kita Dukung

• Amien Rais: Demokrasi Tanpa Oposisi Jadi Demokrasi Bodong

• Prabowo Dibilang Nyelonong Temui Jokowi, Waketum Gerindra Tantang Amien Rais Lakukan Ini

"(Seharusnya) enggak pakai syarat-syarat. Ingat, yang berdaulat itu rakyat. Rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih.

Siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," ujar Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Pernyataan Zulkifli ini menyusul pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengungkapkan syarat rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019.

• PT Pos Indonesia Diisukan Terancam Bangkrut, Ini Faktanya

Selain rekonsiliasi bisa dicapai atas kesamaan visi misi, Amien diketahui juga menyinggung pembagian porsi 55:45 di pemerintahan.

Zulkifli melanjutkan, sebagai kepala negara terpilih, Jokowi memiliki hak prerogatif dalam memilih siapa yang akan duduk di kabinetnya.

Apabila PAN nanti memutuskan bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah, Zulkifli juga menegaskan partainya tidak akan mengajukan syarat apa pun kepada Jokowi-Ma'ruf.

• Gunung Panderman Batu Terbakar, Masih Ada Pendaki yang Belum Turun

"Oleh karena itu, kami enggak pakai syarat-syarat. Kami mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia," lanjut dia.

Diberitakan, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan, yang dimaksud senior partainya Amien Rais tentang pembagian porsi 55:45 adalah kursi di pemerintahan.

Drajad juga menjelaskan bahwa pembagian porsi demikian antara pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merupakan salah satu syarat rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019.

• VIDEO: Tarzan dan Tessy Mau Besuk Nunung di Polda Metro Jaya Tapi Tidak Bisa

"Jadi, akan terjadi rekonsiliasi dukungan, yang disesuaikan juga dengan persentase suara resmi (perolehan suara parpol yang diumumkan KPU)," ujar Drajad saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Dradjad mengatakan, usul pembagian kursi sebesar 55:45 di dalam pemerintahan itu diungkapkan Amien Rais didasarkan kepada persentase perolehan suara pilpres yang diumumkan oleh KPU.

Dengan demikian, apabila 45 persen kekuatan di pemerintahan diberikan kepada kubu Prabowo, dukungan terhadap pemerintah baru menjadi 100 persen.

• Ungkit Soal Kebijakan Dulu, Ahok: Nanti Dikira Anies Gue Mau Kampanye Lagi

Pemerintah diyakini akan kuat. "Artinya, nanti 55 ditambah 45 sama dengan 100 persen. Itu bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf sebagai Presiden dan Wapres," kata Dradjad.

PAN tak Pernah Oposisi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menceritakan sejarah partainya yang nyaris tidak pernah berada di oposisi sejak berdiri tahun 1998.

Hanya pada Pemilu 2019 saja partai yang salah satunya didirikan oleh Amien Rais itu keluar dari koalisi parpol pendukung pemerintah.

• Tarzan Kesal Srimulat Disebut Sarang Pecandu Narkoba Terkait Penangkapan Nunung Srimulat

"Secara historis dari berdirinya PAN sampai 2018, PAN belum pernah berada di posisi oposisi atau di luar pemerintah. Hanya di tahun 2019 pemilu PAN pertama kali berada di luar pemerintahan. 2014 kan enggak ada incumbent saat itu," ujar Eddy dalam sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Eddy pun jujur mengakui bahwa selama PAN berada di luar pemerintahan, kondisi partainya sangat sulit.

Eddy mengistilahkan dengan "sesak nafas".

"Jadi kita ini merasakan berada di luar pemerintah seperti apa. Ketika itu selama 10 bulan kami di luar pemerintahan, ya pandangan pribadi saya, sesak nafas," lanjut dia.

Eddy tidak menjelaskan secara rinci seperti apa "sesak nafas" pada partainya tersebut.

Meski demikian, Eddy menegaskan, partainya tidak patah semangat dalam menunjukkan jati dirinya sebagai partai politik yang berada di luar pemerintah.

• Pemkot Minta Pusat Ikut Tangani Pencemaran Sungai Cileungsi yang Berimbas di Kali Bekasi

 Eddy menambahkan, apabila nantinya memilih menjadi oposisi, PAN akan tetap bertindak sebagai oposisi yang tidak memusuhi pemerintah.

Penting bagi PAN untuk menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk partai koalisi pemerintah. Sebab, menurut dia, partai oposisi tak harus selalu memusuhi pemerintah.

Jika program yang dijalankan pemerintah positif, Edy mengatakan PAN akan mendukungnya di parlemen.

"Jadi intinya begini, pertama oposisi itu bukan berarti kita memusuhi pemerintah.

• Karya Getah Getih Dibongkar, Seniman Jokoawi Sayangkan Dikaitkan dengan Politik

Oposisi itu kita menyatakan berbeda untuk isu-isu tertentu di mana kita sudah layak menyampaikan pandangan kita terkait masalah itu," kata Eddy

"Jadi saya kira itulah hakikat oposisi yang kita sedang cari formula tepatnya kalau memang kita ingin menyuburkan adanya oposisi di negeri ini untuk menyuburkan demokrasi kita ke depan," lanjut dia.

Arah politik PAN sendiri akan diputuskan setelah internal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Agustus 2019 yang akan datang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beda dengan Amien Rais, Zulhas Sebut Dukung Jokowi Tak Mesti Bersyarat",  Penulis : Haryanti Puspa Sari