Agenda Lobi Ekspor Impor dengan China Jadi Prioritas Perbaikan Ekonomi

Kepergian Mendag ke China, jelas bertujuan guna memperbaiki kondisi keuangan negara yang sedang defisit.

Agenda Lobi Ekspor Impor dengan China Jadi Prioritas Perbaikan Ekonomi
Warta Kota/Alija Berlian Fani
Enggartiasto Lukita 

Presiden Jokowi meminta para menterinya mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2019 yang mencapai Rp 135,8 triliun hingga Juni 2019.

Salah satunya yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang bertandang Tiongkok untuk melakukan lobi-lobi agar ekspor komoditi Indonesia meningkat.

"Sebagai menteri, Enggartiasto pasti mengikuti perintah presiden untuk menggenjot ekspor ke China. Itu adalah tugas utamanya, menjalankan agenda negara," kata Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Mas'ud Said, Senin (22/7).

Ia menilai tugas negara yang diemban oleh Menteri Perdagangan ke China dan panggilan KPK keduanya adalah hal penting.

Karena posisi Menteri Enggar sebagai saksi di KPK, maka agenda pemberian keterangan, bisa dilakukan menunggu kembalinya dari agenda lobi di luar negeri. Penjadwalan ulang adalah hal biasa yang dimintakan.

“Mendag pasti punya pengacara, atau biro hukum Kemendag. Nah itu bisa berkomunikasi dengan KPK, sehingga tidak terjadi miss komunikasi, sehingga bisa dijadwalkan ulang, misalnya besok atau lusa setelah pulang ke Indonesia, ditentukan oleh yang bersangkutan bisanya kapan, jadi tidak ada masalah yang penting komunikasi,” ujarnya.

Sementara Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menyatakan, dalam pelaksanaan tugasnya, prioritas seorang menteri adalah urusan negara.

Kepergian Mendag ke China, jelas bertujuan guna memperbaiki kondisi keuangan negara yang sedang defisit. Karenanya, Johny mempertanyakan, agenda pihak-pihak tertentu yang terkesan memojokkan Menteri Enggartiasto, menomorduakan pemanggilan KPK.

VIDEO: Kaca Kantor Dit Narkoba Pecah saat Ungkap Kasus Shabu Nunung Srimulat

"Poin intinya sih Mendag sedang upayakan memperbaiki defisit dan iklim investasi pascapilpres jangan lah urusan hukum mengganggu. Apakah yang ini penting banget sampai mengorbankan perekonomian negara. Kalau soal jadwal memang tidak bisa ya tinggal dijadwalkan ulang atau tanya ke kapan bisanya baru kirim undangan," kata Jhonny seperti dikutip dari Antaranews, Senin (22/7/2019).

Ia menyerukan, agar pihak-pihak yang sengaja memojokkan Mendag seolah tak taat hukum, tidak menjadikan hukum sebagai alat politik. Tugas utama para menteri bekerja untuk kepentingan negara.

Halaman
12
Editor: Ahmad Sabran
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved