Breaking News:

Seleksi Pimpinan KPK

Wadah Pegawai Tegaskan Undang-undang Tak Atur Pimpinan KPK Harus Berasal dari Instansi Tertentu

KETUA Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap meminta tim panitia seleksi tidak membagi-bagi kursi calon pimpinan KPK.

Penulis: | Editor: Yaspen Martinus
KOMPAS.com/ICHA RASTIKA
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi 

"Artinya pimpinan KPK tidak mempunyai atasan pimpinan KPK lembaga negara. Bahkan Presiden bukan atasan KPK," tegasnya.

Namun, kata dia, apabila terpilih sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau pensiun dari instansi tempat berasal.

Pengacara Pemukul Hakim Jadi Tersangka, Kemungkinan Bakal Dipecat oleh Tomy Winata

"Ketika pimpinan KPK berasal dari instansi sebelumnya, dan ketika mendaftar belum dalam keadaan pensiun ketika ditetapkan, jadi kami harapkan pensiun," paparnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengingatkan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK periode 2019-2023, tidak melanggar undang-undang.

Antasari Azhar meminta pansel memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan, sesuai amanah Undang-undang KPK.

Hal itu ia katakan dalam Dialektika Demokrasi bertajuk 'Mencari Pemberantas Korupsi yang Mumpuni' di Media Center Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

 Keluarga Cendana Serahkan Arsip Mantan Presiden Soeharto ke Negara, Dikumpulkan Selama 30 Tahun

"Pesan saya untuk Ibu Yenti sebagai ketua Pansel Capim KPK, agar benar-benar teliti dalam memilih pimpinan KPK. Jangan sampai melanggar undang-undang," ucap Antasari Azhar.

Selain itu, menurutnya, formasi pimpinan KPK periode 2015-2019 saat ini terindikasi melanggar undang-undang.

Karena, dari lima pimpinan KPK, tidak ada yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan.

 Kota Oxford Berikan Penghargaan kepada Pemimpin Separatis Papua, Indonesia Terluka

Berdasarkan amanah pasal 21 ayat 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, kata dia, menyebutkan bahwa formasi pimpinan KPK harus memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved