Gubernur Ridwan Kamil Menolak Permintaan Wali Kota Depok Biayai Pembebasan Lahan Underpass

Pembangunan underpass itu, kata Emil, rencananya akan dimulai pada tahun 2020 dan diproyeksikan rampung dalam waktu satu tahun.

Gubernur Ridwan Kamil Menolak Permintaan Wali Kota Depok Biayai Pembebasan Lahan Underpass
Warta Kota/Gopis Simatupang
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, didampingi Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad (kanan), saat kunjungan kerja ke Balai Kota Depok, Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Kamis (18/7/2019). 

Keinginan Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membiayai pembebasan lahan untuk rencana pembangunan jalan terowongan (underpass) di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Pancoran Mas, ditolak oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Tokoh yang akrab dipanggil Kang Emil itu mengungkapkan, Pemprov Jabar dan Pemkot Depok telah menyepakati kerjasama pembiayaan proyek bernilai sekitar Rp 400 miliar itu.

“Tahun ini kita sedang menyiapkan DED (detailed engineering design), rancangan untuk penyelesaian kemacetan di Jalan Dewi Sartika, membuat underpass yang digambarnya tahun sekarang. Kita kerjakan mulai 2020 insya Allah kalau dilancarkan,” ujar Emil saat keluar dari gedung Balai Kota Depok, Kamis (18/7/2019).

Terkait underpass itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad sebelumnya sempat nawar ke Kang Emil agar biaya pembebasan lahannya keluar dari rekening Pemprov Jabar, di sisi lain biaya konstruksinya dari Pemkot Depok.

Namun, kata Emil, telah disepakati bahwa Depok tetap harus keluar duit untuk biaya pembebasan lahan.

“Kita sudah sepakatlah. Dimana kita punya uang enggak ada masalah, tapi kan kita punya keterbatasan. Jadi kita bagi-bagi. Sebagian pembebasan (lahan) dari Depok, konstruksinya dari saya, dari provinsi,” bilangnya.

Dikatakan Emil, besaran dana yang harus disiapkan Pemkot Depok untuk proyek tersebut kurang lebih Rp 240 miliar.

Pembangunan underpass itu, kata Emil, rencananya akan dimulai pada tahun 2020 dan diproyeksikan rampung dalam waktu satu tahun.

Selain masalah kemacetan di Jalan Dewi Sartika, dalam kunjungannya Emil juga membahas rencana penataan kemacetan di sekitar Stasiun Citayam.

Namun, jelasnya, formula yang akan dipakai untuk menata kawasan Stasiun Citayam masih terus dibahas karena persoalannya lebih kompleks dibandingkan Jalan Dewi Sartika.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika dan underpass Citayam telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Jabar.

“Awalnya memang kita mengajukan untuk dibangun flyover, namun biayanya lebih besar. Jadi ganti underpass dan mendapat respons positif dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil,” kata Idris, belum lama ini.

Dirinya menjelaskan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar terkait perkembangan perencanaan tersebut.

Sebab, sebelumnya Pemprov Jabar meminta agar Pemkot Depok yang melakukan pembebasan tanahnya.

“Pak Gubernur Jabar berpesan, agar yang membebaskan lahannya dari Pemkot Depok. Tetapi, kami berharap Pak Gubernur yang memborong semuanya pembangunan dua underpass ini karena pembebasan lahan cukup besar biayanya dibandingkan membangun,” jelasnya.

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved