Pilkada

Ketua Fraksi Demokrat DKI Laporkan Politikus PSI karena Penyebaran Berita Bohong Politik Uang

Laporan dibuat merupakan buntut dari tudingan politik uang dalam pemilihan wakil gubernur (wagub) yang diungkapkan Rian.

Ketua Fraksi Demokrat DKI Laporkan Politikus PSI karena Penyebaran Berita Bohong Politik Uang
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman saat melaporkan Rian Ernest Tanudjaja, Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas dugaan menyiarkan kabar bohong ke Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019). 

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman melaporkan Rian Ernest Tanudjaja, Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas dugaan menyiarkan kabar bohong ke Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019).

Laporan dibuat merupakan buntut dari tudingan politik uang dalam pemilihan wakil gubernur (wagub) yang diungkapkan Rian.

“Kedatangan saya siang ini ke Polda Metro Jaya, ingin melaporkan atas apa yang sudah terjadi yang saya anggap itu merugikan diri saya,” kata Taufiqurrahman di Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019).

Menurut Taufiqurrahman, ia melaporkan Rian Ernest atas dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitahukan berita bohong dan tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech.

Sebab, kata dia, Rian Ernest menyebut ada potensi jual beli jabatan dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi yang saya laporkan adalah dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitahukan berita bohong dan tindak pidana ujaran kebencian," katanya.

Amien Rais Mengklaim Survei Prabowo Lebih Unggul dari Jokowi, Ernest Prakasa: Mbah Minum Obat

Rian Ernest (Kanan) kerap menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah.
Rian Ernest (Kanan) kerap menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah. (ANTARA News/M Arief Iskandar)

Sebelumnya, Rian Ernest mengungkap adanya potensi praktik jual beli jabatan bermodus suap uang daftar hadir rapat.

Modus ini menyangkut pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah ditinggal Sandiaga Salahudin Uno sejak 27 Agustus 2018.

“Ya standar artinya gini modusnya, pokoknya untuk datang di kuorum, untuk datang duduk itu ada uangnya."

"Jadi, nanti siapa pun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi, menyetujui atau menolak, terserah yang mengatur ini semua."

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved