Kasus Surat Suara Tercoblos, Dua Eks PPLN Kuala Lumpur Tak Boleh Jadi Penyelenggara Pemilu Lagi

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada Djadjuk Natsir dan Krishna KU Hannan.

Keduanya adalah mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia.

Mereka dijatuhi sanksi tak lagi kompeten menjadi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang, alias selamanya.

• Ingin Tuntaskan Masalah tapi Menkumham Tak Punya Waktu, Arief R Wismansyah: Saya Cuma Wali Kota

Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang putusan DKPP di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Muhammad dan tiga anggotanya Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Alfitra Salamm.

"Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dan seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tetap."

• Wali Kota Tangerang Jelaskan Akar Masalahnya dengan Menkumham, Katanya Cuma Miskomunikasi

"Para Teradu tidak lagi memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penyelenggara pemilu di masa datang," kata Teguh membacakan putusan di dalam sidang, Rabu (17/7/2019).

Teradu I Djajuk Natsir sebagai koordinator teknis penyelenggara pemilu di Malaysia, dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tercoblosnya surat suara metode pos, oleh pihak yang tak punya kewenangan menurut undang-undang.

Sedangkan Teradu II, Krishna KU Hannan, terlibat konflik kepentingan antara tugasnya sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur dengan jabatannya di KBRI Kuala Lumpur.

• Oknum Guru Terciduk Setelah Begal Payudara Turis Asing, Mengaku Tidak Nafsu, Cuma Iseng

DKPP dalam pertimbangannya berpendapat, maksud dari pembagian tugas kolektif kolegial pada sebuah institusi, agar memudahkan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, agar bisa berjalan efesien.