APBD

Sekda Bekasi Minta Perangkat Daerah Perhatikan Skala Prioritas dalam Penyusunan APBD

"Ada lima skala prioritas pembangunan yang harus disinkronkan, di antaranya pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan."

Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Kondisi Jalan Warung Ampel, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi rusak parah. Padahal, lokasi jalan itu hanya berjarak sekitar dua kilometer dari Kantor Bupati Bekasi. 

Sekretaris Daerah  (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju, mengatakan, sinkronisasi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus sesuai skala prioritas pembangunan.

Oleh karena itu, dia meminta para Perangkat Daerah agar melakukan sinkronisasi Penyusunan APBD Kabupaten Bekasi secara baik dan sesuai skala prioritas.

"Ada lima skala prioritas pembangunan yang harus disinkronkan, di antaranya pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan," kata Uju, Rabu (17/7/2019).

Prioritas lainnya yakni infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor rill, dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, dan stabilitas pertahanan keamanan.

Uju menambahkan, dalam penyusunan APBD Kabupaten Bekasi tetap harus berpedoman pada peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 33 tahun 2019.

Tertangkap Basah, Jambret Babak Belur Dihakimi Massa di Kemayoran Jakarta Pusat

Dalam peraturan Kemendagri itu semua penyusunan harus memerhatikan skala prioritas pembangunan dan manfaat bagi masyarakat.

Dia juga menargetkan rancangan peraturan daerah sesuai peraturan Kemendagri tentang APBD tahun anggaran tahun 2020 paling lambat pada 30 November 2019.

"Untuk kepala perangkat daerah dan tim anggaran, saya harap untuk terus memperhatikan jadwal dan tahapan penyusunan untuk upaya pemenuhan kepentingan masyarakat," tuturnya.

Indikator utama dalam mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah yaitu ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD.

Selain itu, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas opini pemeriksaan BPK, dan perbaikan atas indeks persepsi korupsi.

Cegah Serangan Jantung Pakai Buah Pir, Ini 8 Manfaat Kesehatan dan Nutrisi dalam Buah Pir

"Alhamdulillah terkait kualitas opini pemeriksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan--Red) laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 sudah mendapatkan opini yang wajar tanpa pengecualian," ujarnya.

Akan tetapi, hal tersebut tidak cukup, kata Uju, melain kan harus dibarengi penyusunan dan realisasi dari APBD bisa berjalan baik.

"Diharapkan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2020 dapat mengalami perubahan yang cukup signifikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan betul oleh warga," ucapnya.

"Tapi tetap juga wujudkan pengelola keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan dapat bertanggung jawab," ujar Uju.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved