Breaking News:

FPI Belum Penuhi 10 Syarat untuk Perpanjang SKT Ormas, Salah Satunya Rekomendasi Kementerian Agama

Front Pembela Islam (FPI) belum memenuhi 10 dari total 20 syarat administrasi.

Alija Berlian Fani
Sekretariat FPI di Jalan Petamburan III, Jakarta Barat, Kamis (3/11/2016). 

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas atau sebutan pengurus lainnya.

BAB IV

TATA CARA PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN SKT

Pasal 23

(1) Pengurus Ormas dapat mengajukan permohonan perpanjangan SKT Ormas untuk SKT Ormas yang telah berakhir masa berlakunya.

(2) Tata cara pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara perpanjangan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Pengurus Ormas harus mengajukan perubahan SKT apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan/atau alamat Ormas.

Pasal 25

(1) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditandatangani oleh pengurus Ormas dan dilengkapi bukti pendukung.

(2) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kepada Menteri melalui unit layanan administrasi Kementerian.

(3) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan melalui gubernur atau bupati/wali kota pada unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 26

Tata cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25.

Pasal 27

(1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permohonan perubahan SKT dicatat dalam daftar registrasi permohonan perubahan SKT oleh unit layanan administrasi Kementerian, Menteri menerbitkan atau menolak perubahan SKT.

(2) Penerbitan atau penolakan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan bidang Ormas.

(3) Penerbitan atau penolakan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri melalui petugas unit layanan administrasi kepada pemohon.

(4) Penerbitan atau penolakan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada gubernur dan bupati/wali kota di wilayah domisili sekretariat Ormas.

Pasal 28

Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyimpan dokumen kelengkapan permohonan, perpanjangan dan perubahan SKT Ormas yang diajukan melalui unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota kepada Menteri. (Rizal Bomantama)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved