Berita Video

VIDEO: Warga Pluit Putri Protes Pembangunan Sekolah di Komplek

“Tolak pembangunan BTB! Warga menolak! Kembalikan fungsi ruang terbuka hijau!,” teriak warga.

VIDEO: Warga Pluit Putri Protes Pembangunan Sekolah di Komplek
Wartakotalive.com/Junianto Hamonangan
Warga Komplek Pluit Putri demo di depan Kantor PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) yang berada di dalam perumahan tersebut, Senin (15/7) sore. 

Puluhan warga Komplek Pluit Putri melakukan aksi demo di depan Kantor PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) yang berada di dalam perumahan, Senin (15/7) sore.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan rencana PT JUP, anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro) membangun sekolah Bina Tunas Bangsa (BTB) di dalam komplek.

Warga yang menggelar unjuk rasa, membawa spanduk bertuliskan 'Warga Komplek Pluit Menolak Pembangunan Sekolah dan Revitalisasi Lapangan Olah Raga'.

“Tolak pembangunan BTB! Warga menolak! Kembalikan fungsi ruang terbuka hijau!,” teriak warga.

VIDEO: Suasana MPLS di Sekolah Luar Biasa Negeri 9 Sunter Agung Jakarta Utara

Ketua Forum Warga Pluit Putri Rosa Aliandoe mengatakan unjuk rasa diikuti warga RT 03, RT 05, dan RT 06 perumahan itu. Mereka menolak rencana atas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 3.999 meter persegi untuk menjadi sekolah.

“Ini (RTH) adalah salah satu masih tersisa, kami merasa berkewajiban mempertahankan lahan hijau untuk paru-paru kota,” kata Rosa.

Warga juga menolak pembangunan sekolah dengan alasan keamanan. Merek khawatir keberadaan sekolah itu akan membuat warga bukan penghuni perumahan keluar masuk tanpa terpantau.

VIDEO: Tiket Anti Galau Berikan Jaminan Uang Kembali 100 Persen Untuk Penerbangan Domestik

“Dan rencana bangunan sekolah itu tepat berada di persimpangan yang juga sangat ramai yang juga merupakan salah satu urat nadi keluar masuk dan juga lalu lintas dari Pluit,” ucap Rosa.

Sebelum menggelar aksi unjuk rasa, warga sempat melakukan upaya melalui jalan formal, salah satunya dengan mengadu ke DPRD DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut.

VIDEO: Bertemu Ketua DPR, Hendropriyono Usul Masa Jabatan Presiden Diubah Jadi 8 Tahun

“Kami sudah mendapatkan audiensi dengan Komisi A dan Komisi C DPRD DKI. Kami sudah mengajukan permohonan juga untuk mengadakan audiensi dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta, tapi sampai sejauh ini belum ada tanggapan,” katanya.

Kuasa Hukum Warga Komplek Pluit Putri, Hengky Hendratno menambahkan, rencana pembangunan sekolah akan mencederai hak warga menikmati RTH.

“Warga sangat menolak keras. Ini merampas hak sosial warga, hak lingkungan warga yang seharusnya jadi RTH bukan dibangun sekolah,” kata Hengky. (jhs)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved