Berita Video

VIDEO: Pemerintah Kota Bekasi Didemo Terkait PPDB yang Dinilai Banyak Masalah

Selama ini kami merasa diboongi oleh Wali Kota Bekasi oleh dinas pendidikan," seru salah satu orator dari atas mobil komando.

VIDEO: Pemerintah Kota Bekasi Didemo Terkait PPDB yang Dinilai Banyak Masalah
Kompas.com
Demo Terkait PPDB di Pemkot Bekasi 

Ratusan orang yang mengatasnamakan diri Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/7/2019).

Para pengunjuk rasa yang tergabung dari berbagai unsur pendidik sekolah swasta, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kompak menyambangi lokasi demo sejak pukul 13.30 WIB. Mereka berunjuk rasa di bawah cuaca terik Kota Bekasi.

Pengunjuk rasa membentangkan beberapa spanduk bermuatan kritik terhadap Dinas Pendidikan dan Wali Kota Bekasi yang dinilai pilih kasih terhadap sekolah swasta, khususnya selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019.

"Stop penambahan unit sekolah baru di Kota Bekasi!!!" tulis mereka di spanduk.
"Walikota menyalahu aturan. Walikota mencampuri wewenang alih kelola SMA/SMK yang sudah menjadi wewenang provinsi," tulis di spanduk lain.

Pengunjuk rasa pun mengacungkan beberapa aspirasi di karton bufalo berukuran besar, seperti "Walikota membohongi kami, stop penambahan unit sekolah baru", "Quo vadis private school", "Korban zonasi", "PPDB 2019 tidak pro swasta. PPDB Harus berkeadilan". Mereka mengacungkannya dengan semangat sembari menyanyikan beberapa lagu nasional, seperti Garuda Pancasila dan Maju Tak Gentar.

"Kami tidak nuntut macam-macam hanya, menuntut hak kami sebagai guru, kepala sekolah, pemberi ilmu. Selama ini kami merasa diboongi oleh Wali Kota Bekasi oleh dinas pendidikan," seru salah satu orator dari atas mobil komando.

"Permisi pak polisi, pak walikota ilmunya dari guru, hidup guru!" seru orator.

Dalam keterangan BMPS yang dicetak kepada wartawan, ada lima butir tuntutan yang hendak disampaikan para pengunjuk rasa melalui aksinya siang ini.

Pertama, menolak pendirian unit sekolah baru di Bekasi yang tanpa melalui kajian dan persiapan sarana dan prasarana yang memadai.

VIDEO: Minimarket Gerai Kompak Diresmikan di Walikota Jakarta Selatan

Kedua, menolak intergensi walikota terkait kebijakan terhadap SMA dan SMK negeri yang sudah dialih ke provinsi.
Ketiga, menuntut walikota Bekasi agar bertindak adil dalam melindungi hak sekolah swasta dalam PPDB.
Keempat, menolak dikotomi sekolah negeri dan swasta di Bekasi.

VIDEO: Suasana Hari Kedua MPLS SD Negeri di Depok, Guru Pun Harus Ekstra Sabar

Halaman
12
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved