Pilpres 2019

Keluarga Ajukan Penangguhan Penahanan, Kapolres Metro Jakarta Utara: Keputusan Tergantung Penyidik

Pihak keluarga Asteria Fitriani, tersangka yang mengunggah ajakan di media sosial untuk tidak memasang foto Presiden dan Wakil Presiden di sekolah,

Keluarga Ajukan Penangguhan Penahanan, Kapolres Metro Jakarta Utara: Keputusan Tergantung Penyidik
facebook
Asteria Fitriani posting usulan tak pasang foto Presiden dan Wapres di sekolah 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Junianto Hamonangan

KOJA, WARTAKOTALIVE.COM -- Pihak keluarga Asteria Fitriani, tersangka yang mengunggah ajakan di media sosial untuk tidak memasang foto Presiden dan Wakil Presiden di sekolah, mengajukan penangguhan penahanan.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan pengajuan penangguhan penahanan itu diajukan oleh pihak keluarga pada Senin (16/7) lalu.

“Keluarganya sudah mengajukan tapi kan sedang kita proses, kita nilai dulu, karena memang hak dari tersangka untuk mengajukan penangguhan,” kata Budhi, Selasa (16/7)

Menurut Budhi keputusan untuk menerima atau tidak penangguhan penahanan yang diajukan tersebut merupakan wewenang penyidik.

Ada dua hal yang menjadi pertimbangan yaitu unsur subjektif dan objektif dari penyidik.

“Unsur subjektif adalah tersangka melarikan diri atau mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti, kalau memang itu tidak terpenuhi ya mungkin dikabulkan, tinggal unsur objektif (dari penyidik) seperti apa,” ucapnya.

Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan Asteria Fitriani sebagai tersangka kasus ujaran kebencian, Kamis (11/7).

Asteria ditetapkan jadi tersangka usai mengunggah ajakan di media sosial untuk tidak memasang foto Presiden dan Wakil Presiden di sekolah sebagai tersangka.

Unggahan status facebook itu lalu dibagikan pada 26 Juni 2019 lalu dan viral.

Setelahnya seorang warga berinisial TCS melaporkan peristiwa itu ke Polres Metro Jakarta Utara pada 1 Juli 2019 dan ditindaklanjuti.

Asteria dikenakan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 a ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE jo Pasal 14 ayat 1 atau ayat 2, atau Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Asteria juga dikenakan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan atau Pasal 207 KUHP penghinaan terhadap penguasa.

Ancaman hukuman terhadap pelaku maksimal enam tahun penjara atau denda maksimal Rp 1 miliar. (jhs)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved