Jika Perda Garasi Disahkan, Pemilik Mobil yang Tak Punya Garasi Diancam Denda Rp 20 Juta

dasar pengajuan revisi Perda tersebut adalah karena banyak warga yang mengeluhkan mobil parkir sembarangan di jalan lingkungan dan fasilitas publik

Jika Perda Garasi Disahkan, Pemilik Mobil yang Tak Punya Garasi Diancam Denda Rp 20 Juta
Warta Kota/Gopis Simatupang
Lapangan milik warga di lingkungan pemukiman dijadikan areal parkir motor dan mobil, di Jalan Beringin, Kecamatan Pancoranmas, Selasa (16/7/2019). 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok tengah menggodok revisi Peraturan Daerah (Perda) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, atau kerap disebut perda garasi.

Tujuan Perda garasi ini adalah mewajibkan warga yang ingin membeli mobil atau telah memiliki mobil untuk memiliki garasi dan tidak boleh parkir sembarangan di jalan lingkungan atau fasilitas publik lainnya, seperti lapangan warga.

Revisi Perda tersebut rencananya baru akan masuk tahap Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perpomperda) tahun 2020.

Kepala Dinas Perhu­bungan (Dishub) Kota Depok, Dadang Wihana, mengungkapkan, jika disahkan, pemilik mobil yang kedapatan parkir sembarangan terancam sanksi denda sebesar Rp 20 juta.

“Iya, dalam revisi Perda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 2 Tahun 2012, ada denda Rp 20 juta,” ujar Dadang kepada wartawan, Selasa (16/7/2019) kepada Wartakotalive.com.

Meski demikian, kata Dadang, tahapan penerapan sanksi denda itu masih jauh karena masih dalam pembahasan oleh anggota dewan.

Jika nantinya dewan mengetok palu pun, lanjutnya, pihaknya masih harus melakukan tahapan edukasi dan sosialisasi sebelum aturan tersebut benar-benar diterapkan.

Dikatakan Dadang, dasar pengajuan revisi Perda tersebut adalah karena banyak warga yang mengeluhkan mobil parkir sembarangan di jalan lingkungan dan fasilitas publik lain, termasuk lapangan warga.

Anggota Komisi C DPRD Depok, Sri Utami mengatakan, usulan revisi Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan masih dalam pembahasan Perpomperda.

Nantinya, usulan revisi tersebut digodok Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Depok.

Halaman
12
Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved