Lingkungan Hidup

DPR Setuju Pengesahan RUU Pertanahan Ditunda Sejalan Masukan dari Berbagai Kalangan dan Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan.

DPR Setuju Pengesahan RUU Pertanahan Ditunda Sejalan Masukan dari Berbagai Kalangan dan Masyarakat
Warta Kota/Istimewa
Diskusi Forum Legislasi bertema “RUU Pertanahan: Menyejahterakanatau Sengsarakan Rakyat” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019). 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui untuk menunda pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan.

Sebab, masih  banyak poin-poin krusial yang belum tuntas dibahas Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah.

Selain itu, banyak pihak yang terkait yang belum diundang untuk dimintai masukan pemikirannya diberi kesempatan.

Jadi, memang pembahasan RUU Pertanahan yang sangat penting itu tidak boleh tergesa-gesa

Kalangan Asosiasi Pengusaha Hutan (APHI) yang diwakili Direktur Eksekutifnya, Purwadi Soeprihanto menyambut baik keterbukaan DPR mengenai RUU Pertanahan yang memang perlu dibahas lebih mendalam agar tidak menimbulkan potensi konflik berkepanjangan menyangkut tanah atau lahan.

Sebab, saat ini saja, sejumlah konflik lahan belum bisa dituntaskan. 

Demikian benang merah diskusi Forum Legislasi bertema “RUU Pertanahan: Menyejahterakanatau Sengsarakan Rakyat” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).  

Menteri LHK Ungkap Luas Lahan Kritis Mangrove Turun dari 1,82 Juta ha Menjadi 1,19 ha

Menteri LHK Kunjungi Jembatan Gantung Terpanjang di Asia, Ada di Sukabumi

Diskusi Forum Legislasi bertema “RUU Pertanahan: Menyejahterakanatau Sengsarakan Rakyat” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Diskusi Forum Legislasi bertema “RUU Pertanahan: Menyejahterakanatau Sengsarakan Rakyat” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019). (Warta Kota/Istimewa)

Diskusi menampilkan Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Henry Yosodiningratdari Fraksi PDIP, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladidari Fraksi PAN, dan Dorektur Eksekutif APHI, Purwadi Soeprihanto. 

Viva Yoga menegaskan, RUU Pertanahan memang tidak perlu disahkan pada periode DPR pada saat ini karena sejumlah pasal masih menimbulkan persoalan.

"Sebab, di antara pemerintah saja masih konflik."

Halaman
123
Penulis: Gede Moenanto
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved