Disdik Kota Bekasi Ungkap Pembentukan Unit Sekolah Baru Terjadi Atas Keinginan Masyarakat

Merela menyebut, pembangunan delapan unit sekolah baru (USB) tidak melalui kajian yang matang.

Disdik Kota Bekasi Ungkap Pembentukan Unit Sekolah Baru Terjadi Atas Keinginan Masyarakat
Warta Kota/Muhammad Azzam
Ratusan massa yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggeruduk kantor Wali Kota Bekasi, Selasa (16/7/2019). Mereka mengeluhkan kondisi sekolah swasta yang sepi akibat kebijakan Pemkot Bekasi. 

Dinas Pendidikan Kota Bekasi membantah tudingan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi yang menyebut, pembangunan delapan unit sekolah baru (USB) tidak melalui kajian yang matang.

Pihak Dinas menyebut, pembentukan delapan USB ini atas keinginan masyarakat Kota Bekasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatulah mengatakan, rencana pembentukan USB sudah tercetus sejak 2017 lalu.

Pada tahun 2018 akhir, perencanaan itu sudah dianggap matang dengan dukungan dari masyarakat setempat.

"Kajiannya sudah lengkap dan ada usulan dari seluruh warga RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan setempat."

"Silakan dicek sendiri, mereka mendukung pembentukan USB," kata Inayatulah pada Selasa (16/7/2019).

Sejumlah Pemicu Mendikbud Muhadjir Marahi Kepsek Saat Mengunjungi SMPN 1 Muara Gembong

Alasan Kepolisian Menolak Laporan Balik Pablo Benua dan Kuasa Hukum

Disdik Membantah Kota Bekasi Melakukan Intervensi Permendikbud Soal Jumlah Siswa

Meski demikian, Inayatulah mengakui, seluruh delapan USB yang dibentuk pemerintah daerah memang masih menginduk dengan sekolah terdekat.

Misalnya untuk SMPN 50 masih menginduk ke SMPN 16; SMPN 51 menginduk ke SMPN 7; SMPN 52 ke SMPN 4; SMPN 53 ke SMPN 12; SMPN 54 ke SMPN 35; SMPN 55 ke SMPN 14; SMPN 56 ke SMPN 25; dan SMPN 57 ke SMPN 11.

"Untuk sementara memang masih menginduk dulu dengan sekolah terdekat termasuk guru dan fasilitasnya. Nanti ke depan, mereka akan mandiri seperti SMPN lainnya," ujar Inayatulah.

Menurut dia, pembentukan USB sebetulnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Dalam aturan itu menyebut, setiap kelurahan diharuskan ada sekolah untuk memfasilitasi pendidikan masyarakat setempat.

"Dengan jumlah penduduk kita 2,6 juta jiwa, itu kan harus ada fasilitas sekolah publik yang murah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar," jelasnya.

Kumpulan Pengelola Sekolah Swasta Demo di Kantor Wali Kota Bekasi karena Jumlah Siswa Baru Sedikit

Karena itu, Inayatulah menilai pembentukan delapan unit USB di wilayah setempat justru melayani masyarakat, bukan mempersulit pihak yayasan swasta. Justru, kata dia, keberadaan 57 unit SMPN di wilayah setempat hanya mampu menutupi kebutuhan sekitar 46 persen atau sekitar 16.000 orang dari total lulusan murid SD Swasta dan SDN mencapai 46.149 orang.

"Ini kan masalah pilihan, orangtua tidak bisa kita arahkan ke sekolah swasta karena mereka memilih negeri," ungkapnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved