Pemilu 2019

Ada 10 Orang PPK Koja dan Cilincing Didakwa Pasal Berlapis, Terancam Pidana Penjara 4 Tahun

Sebanyak 10 orang Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Koja dan Cilincing didakwa dengan pasal berlapis terkait perkara dugaan tindak pidana pemilu

Ada 10 Orang PPK Koja dan Cilincing Didakwa Pasal Berlapis, Terancam Pidana Penjara 4 Tahun
Istimewa
ILUSTRASI Sidang tuntutan 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Junianto Hamonangan

TANJUNG PRIOK, WARTAKOTALIVE.COM -- Sebanyak 10 orang Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Koja dan Cilincing didakwa dengan pasal berlapis terkait perkara dugaan tindak pidana pemilu di Jakarta Utara berupa hilang atau berubahnya hasil penghitungan suara.

Jaksa Penuntut Umum Fedrik Adhar membacakan surat dakwaan kepada PPK Koja, Alim Sori dan PPK Cilincing Idi Amin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (16/7).

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Ramses Pasaribu, Fedrik mendakwa kesepuluh terdakwa dengan Pasal 532 dan Pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara, Benny Sabdo mengatakan perkara ini terbesar sepanjang sejarah penindakan karena melibatkan puluhan jaksa dan juga belasan penyidik.

“Ada sepuluh orang terdakwa, berkas nyaris satu meter tebalnya, dan kita pun melakukan gelar dan ekspose perkara ini selama berhari-hari,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/7).

Para terdakwa terancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta untuk Pasal 532 dan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta untuk Pasal 502.

“Terdakwa dijerat karena mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Selain itu juga menyebabkan peserta pemilu bertambah atau berkurang suaranya,” katanya.

Benny menyampaikan sidang perkara ini terbuka untuk umum.

Jadi bagi masyarakat yang tertarik bisa ikut turut mengawasi jalannya proses persidangan di PN Jakarta Utara.

“Kepentingan Bawaslu hanya satu, yakni demi tegaknya keadilan pemilu,” ungkap Benny.

Perkara ini berawal dari Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara yang menerima laporan Caleg DPRD DKI Nomor Urut 1 Partai Demokrat H. Sulkarnain dan Caleg DPRD DKI Nomor Urut 5 Partai Gerindra M. Iqbal Maulana. (jhs)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved