10 Perusahaan Indeks Kompas Dapat Penghargaan HAM

The Foundation for International Human Rights Reporting Standards memberikan penghargaan kepada sepuluh perusahaan yang menjunjung tinggi HAM

10 Perusahaan Indeks Kompas Dapat Penghargaan HAM
istimewa
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly, berfoto bersama di sela-sela pemberian penghargaan kepada sepuluh dari 100 perusahaan publik yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 periode bulan Februari-Juli 2018 di Hotel Pulman, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (16/7/2019). 

The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), organisasi masyarakat pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan penghargaan kepada sepuluh perusahaan yang menjunjung tinggi HAM dalam aktivitas bisnisnya.

Sepuluh perusahaan tersebut diungkapkan Direktur Operasional FIHRRST Bahtiar Manurung berasal dari riset yang dilakukan oleh FIHRRST terhadap 100 perusahaan publik yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 periode bulan Februari-Juli 2018.

Berdasarkan hasil riset, tercatat sebanyak 90 perusahaan mendapatkan skor kurang dari 41 persen. Sedangkan sepuluh perusahaan diketahui memiliki kebijakan yang menjunjung tinggi HAM, seperti memenuhi hak ketenagakerjaan hingga penyelesaian sengketa antara perusahaan dengan masyarakat.

Jika Perda Garasi Disahkan, Pemilik Mobil yang Tak Punya Garasi Diancam Denda Rp 20 Juta

Ada Kabar Suporter Persija Tewas di Laga Tira Persikabo vs Persija, Humas Polres Bogor: Itu Hoax!

Wali Kota Airin Lepas Ratusan Jamaah Calon Haji, Pesannya Jaga Kondisi biar Bisa Wukuf di Arafah

"Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan yang dinilai belum memiliki sistem yang memadai untuk menerapkan UN Guiding Principles. Selain itu, beberapa perusahaan masih belum memperhatikan beberapa isu HAM penting," ungkapnya dalam siaran tertulis pada Selasa (16/7/2019).

Terkait hal tersebut, Ketua FIHRRST, Marzuki Darusman mengungkapkan, pihaknya mendorong perusahaan untuk mulai merujuk kepada UN Guiding Principles atau Panduan PBB tentang bisnis dan HAM. Sebab, pemenuhan HAM merupakan bagian dari Nawacita yang diusung oleh Pemerintahan Joko Widodo.

"Upaya untuk memajukan HAM adalah suatu misi nasional, dan dengan adanya tanggapan dari pemerintah terhadap studi pemeringkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk berkomitmen menjalankan HAM," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly yang turut hadir dalam acara bertajuk 'Peluncuran Hasil Studi Pemeringkatan Penghormatan HAM terhadap 100 Perusahaan di Indonesia' itu memberikan apresiasi. Dirinya pun berharap agar studi dapat disinergikan dengan kebijakan pemerintah pada masa mendatang.

"Upaya FIHRRST dalam melakukan studi pemeringkatan terhadap 100 perusahaan publik ini patut mendapat apresiasi. Diharapkan ke depannya studi ini dapat disenergikan dengan program pemerintah untuk menggapai pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Kemenkumham sedang menyusun MoU dengan FIHRRST dalam konteks bisnis dan HAM," jelasnya.

Pemkot Tangsel Berangkatkan Tujuh Orang Tim Kesehatan Dampingi Jemaah Haji

Wali Kota Arief Wismansyah Diminta Cegah Kebocoran PAD dari Tindakan Oknum Parkir Liar dan Pungli

Keluarga Ajukan Penangguhan Penahanan, Kapolres Metro Jakarta Utara: Keputusan Tergantung Penyidik

Seperti diketahui, FIHRRST bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada sepuluh dari 100 perusahaan publik yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 periode bulan Februari-Juli 2018 di Hotel Pulman, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (16/7/2019).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Laoly kepada sepuluh perusahaan yang dianggap menjunjung tinggi HAM dalam setiap kegiatan bisnisnya sepanjang tahun 2018. 

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Agus Himawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved