Reklame Liar

Ribuan Papan Reklame Ilegal, PAD Kota Bekasi Bocor Rp 19 Miliar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi mengalami kebocoran sekitar 15 persen hingga 20 persen dari target PAD sektor reklame sebesar Rp 91 miliar.

Ribuan Papan Reklame Ilegal, PAD Kota Bekasi Bocor Rp 19 Miliar
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Reklame di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi mencatat ada sekitar 2.000 reklame tanpa izin di wilayah setempat sehingga berpotensi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun. 

Pemerintah Kota Bekasi mencatat ada sebanyak 2.000 unit papan reklame ilegal.

Kehadiran papan reklame ilegal itu membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi mengalami kebocoran.

"Selama ini banyak reklame yang ilegal buat PAD Pemkot bocor sebesar 15 persen. Makanya kita akan buat aturan tegas," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Arief Maulana, Minggu (14/7/2019).

DBMSDA mencatat, pada tahun 2019 ini terdapat 12.000 unit reklame yang ada di Kota Patriot.

Tetapi, sebanyak 2.000 unit merupakan reklame ilegal atau tanpa izin.

Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi mengalami kebocoran sekitar 15 persen hingga 20 persen dari target PAD sektor reklame sebesar Rp 91 miliar untuk tahun 2019.

Warga Minta Durasi CFD di Kota Bekasi Ditambah, Ini Alasannya

Hari Pajak Nasional Kanwil DJP Jabar II dan III Sosialisasikan Pentingnya Bayar Pajak di CFD Bekasi

Artinya, reklame ilegal itu tidak memberikan pemasukan bagi pemkot sekitar Rp 13,65 miliar hingga Rp 18,2 miliar.

Arief mengatakan aturan tegas itu akan dituangkan melalui Peraturan Walikota (Perwal) baru.

Dimana dalam Perwal itu berisikan pemberian sanksi yang lebih berat kepada para pemilik atau pengusaha reklame.

"Kalau perwal baru, apabila ditemukan reklame tanpa izin maka akan dikenakan denda mulai dari bulan Januari hingga Desember. Walaupun reklame itu baru dipajang selama dua bulan," ujar Arief.

Warga Menolak Relokasi Imigran Asal Timur Tengah, Dinsos DKI Batasi Jam Aktivitas

Warga Minta Durasi CFD di Kota Bekasi Ditambah, Ini Alasannya

Penerapan Perwal baru itu dikarenakan Perwal tahun 2012 dipakai saat ini sudah tidak manjur lagi untuk menertibkan para pemilik ataupun pengusaha yang memasang reklame ilegal.

"Perwal tahun 2012 hanya bisa memberikan sanksi berupa pembongkaran atau langsung membayar biaya retribusi pajaknya. Tapi kalau ini tidak, begitu ketahuan akan dikenakan denda mulai dari bulan Januari hingga Desember. Walaupun reklame itu baru dipajang selama dua bulan," jelas Arief.

Arief menambahkan dengan begitu, target Rp 91 miliar PAD 2019 diharapkan bisa tercapai.

"Triwulan ini baru Rp 21 miliar, masih jauh dari target di 2019 ini. Kita akan segera terapkan Perwal itu agar bisa kejar target itu," ujarnya. 

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Ika Chandra Viyatakarti
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved