Pemkab Bekasi Tidak Beri Bantuan Hukum Oknum Kades yang Selewengkan Jabatannya

Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan tidak bakal memberi bantuan hukum bagi aparaturnya yang terjerat hukum pidana, seperti dialami Kades Marham.

Pemkab Bekasi Tidak Beri Bantuan Hukum Oknum Kades yang Selewengkan Jabatannya
Warta Kota/Muhammad Azzam
Kepolisian menyerahkan tersangka Marham (42) dan berkas kasusnya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Rabu (10/7/2019) kemarin. 

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi memastikan tidak bakal memberi bantuan hukum bagi aparaturnya yang terjerat hukum pidana.

Hal itu disampaikan Pemkab Bekasi menanggapi adanya Kepala Desa Nagasari bernama Marham (42) yang ditangkap Polrestro Bekasi beberapa waktu lalu.

Namun bantuan hukum akan diberikan bila menyangkut soal aset pemerintah daerah setempat di ranah Peradilan Tata Usaha Negara.

"Kalau ada yang terjerat hukum pidana, kita tidak akan beri pendampingan hukum karena norma dan etikanya seperti itu. Mungkin dari keluarga yang bersangkutan ada bantuan," kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Suhup pada Sabtu (13/7/2019).

Seperti diketahui,  Kepala Desa Nagasari bernama Marham (42) yang ditangkap Polrestro Bekasi beberapa waktu lalu karena menyalahgunakan wewenangnya dengan menarik uang sewa tanah kas desa (TKD) kepada pengelola Pasar Pasir Kupang di wilayah setempat sebesar Rp 30 juta untuk masa dua tahun.

Padahal pihak pengelola pasar sudah menyetor uang sewanya kepada pemerintah daerah setempat sebesar Rp 15 juta per tahun.

Dengan kekuasaannya, Marham justru memaksa pengelola agar mau menuruti kemauannya karena kalau tidak, pasar akan ditutup secara paksa.

"Pemerintah daerah tidak akan mengintervensi kasus hukum yang bersangkutan dan kami menyerahkan proses itu sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Suhup.

Dalam kesempatan itu, Suhup mengimbau kepada seluruh aparatur terutama kepada kepala desa di wilayah setempat agar mengemban amanah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi).

Sebagai kepala desa yang memiliki kewenangan di desa setempat, sebaiknya tidak menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.

"Pada dasarnya kita ada di sini untuk melayani masyarakat, jadi saya imbau kepala desa agar berhati-hati mengenai TKD. Boleh disewakan, sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Mirmo Saptono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved