Hendropriyono Usul Masa Jabatan Presiden Ditambah Jadi 8 Tahun, Dipilih MPR, dan Tak Ada Petahana

AM Hendropriyono mengusulkan masa jabatan presiden dan kepala daerah di Indonesia ditambah, dari lima tahun menjadi delapan tahun.

Hendropriyono Usul Masa Jabatan Presiden Ditambah Jadi 8 Tahun, Dipilih MPR, dan Tak Ada Petahana
TRIBUNNEWS/FRANSISKUS ADHIYUDA
Mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019). 

Effendi Gazali mengatakan, seharusnya kodifikasi undang-undang pemilu sudah berjalan pada Pemilu 2019.

Sebab, keputusan adanya pemilu serentak sudah disahkan oleh Mahkamah Konstiusi sejak 2014 lalu. Hal itu yang membuat dirinya mempertanyakan keberlangsungannya.

"Harusnya waktu lima tahun dua bulan ini sangat cukup untuk Kodifikasi UU Pemilu. Jangan-jangan sengaja waktunya dipepet agar presidential threshold tetap bisa dipertahankan?" duganya.

 Ratna Sarumpaet: Pemilu 2019 Berantakan, Jangan-jangan Panitianya Pelit

Jangankan untuk kodifikasi, lanjutnya, pemangku kepentingan sudah tidak memiliki sisa tenaga untuk memikirkan tertib kepemiluan dan simulasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu serentak.

"Apalagi untuk memikirkan pemisahan antara pemilu serentak nasional dan pemilu daerah serentak?" ucapnya.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali, apabila PT tidak dicabut, maka dalam konteks bangsa, amat terbelah. Jelas lebih baik pemilu serentak dibatalkan dan kembali seperti semula," sambungnya.

 Sandiaga Uno: Kursi Wakil Gubernur DKI Diserahkan ke PKS, End of Question, Jangan Digoreng Lagi

Effendi Ghazali pun maklum apabila masyarakat banyak yang kecewa dan menyalahkan dirinya, selaku pengaju pemilu serentak di MK.

Hal itu, jelas dia, karena banyak dari masyarakat tidak paham, bahwa juga banyak ahli yang terlibat dalam pengajuan yang dimaksud.

Ahli-ahli tersebut, katanya, bahkan saat ini menjabat sebagai hakim konstitusi.

 Anak Buah Anies Baswedan: Emang Skybridge Tanah Abang Masih Perlu Diresmikan Ya?

"Kalau ada yang menyalahkan, bisa dipahami, karena mereka tidak paham apa yang terjadi di MK. Harusnya mereka tahu, banyak ahli yang sidang, sekarang ada yang jadi hakim MK yang mulia," bebernya.

Dirinya pun menegaskan pernah mengatakan sejak 2018, bahwa pemilu serentak sudah seharusnya dibatalkan, menyusul adanya putusan MK yang mengesahkan Presidential Threshold di dalam UU Pemilu.

Sementara, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Andre Rosiade setuju usulan satu periode presiden dijabat selama tujuh tahun.

 Integritasnya Dipertanyakan Rocky Gerung, Ratna Sarumpaet: Dia Tidak Tahu Apa yang Terjadi pada Saya

Menurutnya, selama tujuh tahun, presiden dapat melakukan apa pun, namun tidak bisa lag maju di pemilu berikutnya.

"Hanya boleh satu periode saja selama tujuh tahun. Tidak boleh lagi dia maju. Biar puas sekalian," cetusnya saat diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (27/4/2019)

Alasan lain, apabila presiden yang sudah menjabat selama lima tahun dan dapat maju kembali, artinya presiden dapat mengendalikan penuh elemen-elemen pemerintahan yang ada.

 Putri Amien Rais Sempat Sebut Ratna Sarumpaet Korban Penganiayaan, Ini Dua Kesimpulan Tompi

Bukan hanya lembaga pemerintah, dia mengatakan instrumen yang dapat dikendalikan juga termasuk Kepolisian, BIN, dan penegak hukum.

"Saya menduga, kecurangan ini juga melibatkan polisi tingkat daerah, Badan Intelijen dan Kejaksaan Tinggi," tudingnya.

Dia mengungkapkan, hal itu sudah terjadi di lapisan bawah berdasar pada laporan yang masuk ke BPN. Juga, menurutnya, terjadi pada politikus partai pengusung pasangan Prabowo-Sandi.

"Ini kejadian kok. Banyak laporan masuk dari lapangan dan cerita dari para politisi," ungkapnya. (Fransiskus Adhiyuda)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved