Hendropriyono Usul Masa Jabatan Presiden Ditambah Jadi 8 Tahun, Dipilih MPR, dan Tak Ada Petahana

AM Hendropriyono mengusulkan masa jabatan presiden dan kepala daerah di Indonesia ditambah, dari lima tahun menjadi delapan tahun.

TRIBUNNEWS/FRANSISKUS ADHIYUDA
Mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) AM Hendropriyono seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019). 

"Ke depan, ada baiknya periode jabatan hanya satu kali, misal selama tujuh tahun. Sehingga tidak akan pernah rematch atau calon presiden yang sama, bertarung kembali," tuturnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/4/2019).

 Direktur Utama PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek PLTU Riau-1, Ini Perannya

Persoalan yang mencuat hari ini, jelas dia, bukan hanya kelelahan fisik, tetapi menitikberatkan pada kelelahan mental dalam Pemilu 2019.

Menurutnya, banyak hal menjadi seperti tidak dapat terselesaikan secara baik dan tepat waktu, serta selalu dicurigai.

"Persoalannya lebih pada kelelahan mental. Bahwa bangsa ini terbelah gara-gara Presidential Threshold, sehingga konflik diwarnai hoaks dan ujaran kebencian menjadi 100 persen, dan membuat bangsa terbelah sangat tajam," ulasnya.

 Ini Tiga Kategori Masyarakat yang Dibebaskan dari Kewajiban Bayar PBB-P2

Effendi Gazali adalah pengaju pemilu serentak di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia kini mengatakan seharusnya MK dapat mencegah masyarakat terbelah.

Apa yang dikatakan olehnya adalah merujuk putusan MK yang mengesahkan adanya Presidential Threshold yang seharusnya tidak pernah terjadi.

"Itulah inti permohonan kami. Kami ingin banyak capres agar bangsa tidak terbelah. MK memang tidak bisa membuat undang-undang. Tetapi, MK bisa mencegah bangsa ini terbelah," tegasnya.

 Kapok Gelar Pemilu Serentak Pakai Lima Kotak Suara, KPU: Cukup Sekali Saja

Katanya, menjadi sebuah konsekuensi apabila capres-cawapres hanya dua pasangan calon, bangsa akan terpecah belah.

Penyelenggara pemilu pun menurutnya hanya akan sibuk mengurus soal konflik dan hoaks.

"Rakyat harus tahu, ini pemilu yang kami mintakan. Kami sudah minta MK dan pembentuk undang-undang yang tanggung jawab atas kekacauan ini," paparnya.

 Jusuf Kalla Minta Jokowi dan Prabowo Bertemu Langsung, Jangan Lewat Utusan

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved