Hendropriyono Usul Masa Jabatan Presiden Ditambah Jadi 8 Tahun, Dipilih MPR, dan Tak Ada Petahana

Mantan Ketua Umum PKPI ini juga mengusulkan penentuan presiden dikembalikan lewat keputusan Majelis Permusyawaratan Rakayat (MPR).

Dengan kata lain, pemilihan presiden tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses Pemilu.

• Pesan Jaksa Agung kepada Baiq Nuril: Tak Perlu Ketakutan Segera Dieksekusi dan Dimasukkan ke Penjara

"Nah, kalau menurut saya kalau mau konsekuen pemilihan itu harus dikembalikan ke MPR. Kalau enggak, rakyatnya juga jadi rusak mentalnya," ulasnya.

Terkait usulannya, Hendropriyono menyarankan agar ada addendum terhadap konstitusi.

Lebih lanjut, ia pun menyerahkan sepenuhnya usul tersebut kepada DPR, apakah nantinya diterima atau tidak.

• ‎Parpol Pendukung Ramai-ramai Minta Jatah Menteri, Begini Respons Jokowi

"Karena ini kerjaan MPR. MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tinggi negara, dan DPR terbesar isi anggotanya dari MPR, makanya saya ke sini."

"Saya bilang tolong itu konstitusi kan bisa di-addendum. Kalau tidak bisa diamandemen, di-addendum saja."

"Kalau tenggat waktu kepala pemerintah dan kepala daerah itu delapan tahun sekali saja, jadi tidak begini," bebernya.

• Kapten Persija Minta Bobotoh Contoh Jakmania Saat Macan Kemayoran Bertamu ke Bandung

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai evaluasi total Pemilu Serentak 2019 harus dilakukan, termasuk persoalan masa jabatan presiden.

Berdasarkan pada pengalaman dan sejarah, dia mengusulkan periode jabatan presiden satu kali untuk masa jabatan tujuh tahun.