Pilpres 2019

Kronologi Prabowo-Sandi Ajukan Kasasi Dugaan Pelanggaran Pilpres 2019 untuk Kedua Kalinya ke MA

Permohonan PAP kedua tersebut hanya untuk menindaklanjuti permohonan pertama yang tidak diterima MA.

Kronologi Prabowo-Sandi Ajukan Kasasi Dugaan Pelanggaran Pilpres 2019 untuk Kedua Kalinya ke MA
WARTA KOTA/FERI SETIAWAN
Calon dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suaran Pilpres 2019 di Kediaman Prabowo Subianto di Jakarya, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. Warta Kota/Feri Setiawan 

NICHOLAY Aprilindo, kuasa hukum Prabowo-Sandi, mengajukan permohonan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Agung.

Ia membantah diajukannya permohonan PAP ke MA untuk kedua kalinya, akibat rasa tidak puas terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Sandi.

Permohonan PAP kedua tersebut hanya untuk menindaklanjuti permohonan pertama yang tidak diterima MA.

Meski Kuasa Hukum Bersedia Menangis, Hakim Tetap Tunda Sidang Praperadilan Kivlan Zen

"Bukan dikarenakan rasa tidak puas terhadap putusan PHPU MK tertanggal 27 juni 2019," katanya melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews, Kamis (11/7/2019).

Permohonan PAP Prabowo-Sandi tersebut, lanjutnya, menindaklanjuti upaya hukum terhadap laporan TSM terdahulu yang diajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais.

Yakni, Putusan Pendahuluan Bawaslu RI No.No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

KPU Buka Peluang Terapkan e-Voting di Pilkada Serentak 2020

Dan, Permohonan PAP kepada Mahkamah Agung yang diajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2019 tertanggal 26 Juni 2019.

Ia juga membantah permohonan PAP kedua disebut kedaluwarsa.

Karena, dasar hukum pengajuan PAP tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KPU Rencanakan Pemungutan Suara Pilkada 2020 Tanggal 23 September, Komisi II DPR Tak Sepakat

Di samping itu, paparnya, permohonan kedua itu tidak dapat dikatakan 'Nebis in Idem.'

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved