Soal Pembayaran Dana Talangan, LMAN: Proses Persyaratan Harus Dipenuhi Dahulu

Setelah MoU ditandatangani, pejabat pembuat komitmen melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan dan menyampaikannya ke BPJT.

Soal Pembayaran Dana Talangan, LMAN: Proses Persyaratan Harus Dipenuhi Dahulu
Warta Kota/Alex Suban
Proyek pembangunan jalan tol. Persetujuan penggantian dana talangan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan merupakan izin prinsip untuk mengeksekusi pembayaran pengembalian dana talangan. 

Setelah MoU ditandatangani, proses berikutnya yaitu pejabat pembuat komitmen melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan dan menyampaikannya ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Sejak 2016 hingga 2019, LMAN telah mengembalikan dana talangan sebesar Rp 34,7 triliun dari total dana talangan yang ditagihkan senilai Rp 37,48 triliun.

WARTA KOTA, PALMERAH--- Rahayu Puspasari, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), mengatakan, sering kali terjadi kesalahpahaman dalam proses pengembalian dana talangan tanah yang telah dibayarkan badan usaha jalan tol (BUJT).

Menurut Rahayu, persetujuan penggantian dana talangan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan merupakan izin prinsip untuk mengeksekusi pembayaran pengembalian dana talangan.

"Adapun proses selanjutnya adalah penandatanganan MoU antara LMAN, BPJT, dan BUJT terkait. MoU ini adalah bridging antara PPJT dan kewajiban bayar tanah oleh LMAN," kata Rahayu kepada Kompas.com, Selasa (9/7/2019).

Investasi di Peer to Peer Lending Menjanjikan?

Setelah MoU ditandatangani, proses berikutnya yaitu pejabat pembuat komitmen melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan dan menyampaikannya ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Berikutnya, BPJT akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui LMAN untuk melakukan verifikasi atau review.

Hasil verifikasi tersebut kemudian akan disampaikan ke LMAN untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.

Anda Ingin Investasi? Pemerintah Bakal Rilis Saving Bond Ritel

"Yang sering salah dipahami orang adalah bahwa jika izin prinsip sudah terbit dianggapnya LMAN harus langsung bayar," kata Rahayu.

Padahal, kata Rahayu. untuk memenuhi tata kelola serangkaian proses persyaratan harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum akhirnya nanti bisa ditagihkan ke LMAN.

Halaman
12
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved