IPW Soroti Anggota Polri dan Jaksa yang Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK harus selektif dalam memilih calon pimpinan KPK.

IPW Soroti Anggota Polri dan Jaksa yang Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK
Kompas.com
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane. 

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja keras untuk melahirkan pimpinan KPK.

Menurut Indonesia Police Watch (IPW), Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK wajib menjadikan lembaga antirasuah itu tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi.

Selain itu, KPK di masa mendatang harus bisa membongkar kasus-kasus korupsi besar, bukan hanya kasus korupsi ecek-ecek dengan pencitraan yang besar.

IPW memberi catatan tersebut mengingat banyaknya anggota Polri dan jaksa yang ikut dalam seleksi capim KPK.

"Dalam segala hal kita harus mengacu pada undang-undang (UU) atau ketentuan yang ada agar tidak salah kaprah. Jika tidak ada UU yang melarang calon dari Polri maupun jaksa dan karyawan KPK untuk ikut seleksi capim KPK, tentunya siapa pun tidak berhak melarang," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane.

Sebaiknya, lanjut Neta, semua pihak dibiarkan ikut seleksi. Hanya saja, jika polisi dan jaksa terpilih menjadi pimpinan KPK, muncul tanda tanya, buat apa ada KPK, kenapa tidak Tipikor Polri dan Kejaksaan Agung saja yang diperkuat?

"Bubarkan saja KPK yang ujung-ujungnya hanya sebuah kesia-siaan dan ekonomi berbiaya tinggi dengan hasil kerja yang belum tentu maksimal. Tapi karena tidak ada UU yang melarang, ya sudah biarkan saja. Sampai DPR dan pemerintah membuat UU yang baru," ucapnya.

Neta berharap banyak pada Pansel Capim KPK karena merekalah yang harus bekerja keras untuk melakukan seleksi terhadap para capim KPK.

"Di tangan Pansel-lah sesungguhnya masa depan KPK berada. Di tangan Pansel-lah nasib pemberantasan korupsi di negeri ini akan seperti apa ke depannya," tegasnya.

Neta menginginkan Pansel membuat kesepakatan bahwa petahana pimpinan KPK yang ikut lagi dalam seleksi sebaiknya dicoret atau tidak diloloskan untuk periode kedua.

Halaman
12
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event){ var cekclassread = document.getElementsByClassName("txt-article")[0]; if(cekclassread != undefined){ var content = document.getElementsByClassName("txt-article")[0].innerText; var gpt_safe = content.match(/\b(ak47|al jazeera|al qaeda|allah|Assad|bahan kimia|bencana|boikot|corona|covid-19|fatal|ganti rugi|gejala|gugur|hoax|hukuman|jokowi|kecelakaan|kejadian|keras|komplain|Kondom|kontroversi|korban|kriminal|palsu|pembunuhan|pemerkosaan|penyakit|peristiwa|pidana|polisi|porno|prabowo|racun|rasis|rasisme|seks|tersangka|viral|virus)\b/i); if(gpt_safe){ safe = 'no'; } else{ safe = 'yes'; } var keyword1 = content.match(/\b(virus|corona|pneumonia|paru-paru|karantina|demam|wabah|sesak napas|Wuhan|sesak dada|rs darurat|epidemic|pandemic|status darurat|SARS|corona virus|jangkit|covid|batuk|covid-19|MERS|penyebaran|penularan|patogen|CoV|Viruses|Korona|nCOV|isolasi diri|masker|terinfeksi|infeksi|mati|kematian|positif corona|lockdown|orang dalam pemantauan (ODP)|pasien dalam pengawasan (PDP)|suspect|sakit tenggorokan)\b/i); if (keyword1) { keyword_targetting1 = 'yes';} else { keyword_targetting1 = 'no';} }else{ safe = 'yes'; keyword_targetting1 = 'no'; } console.log('safe_branding =' + safe); googletag.pubads().setTargeting('safe_branding', safe); console.log('keyword_targetting1 =' + keyword_targetting1); googletag.pubads().setTargeting('keyword_targetting1', keyword_targetting1); });
Editor: Eko Priyono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved