Empat Pelaku Pidana Perpajakan di Jawa Barat Dipidana Denda 12,2 Miliar

Empat orang pelaku pidana perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II telah dinyatakan bersalah.

Empat Pelaku Pidana Perpajakan di Jawa Barat Dipidana Denda 12,2 Miliar
Wartakotalive.com/Muhammad Azzam
Kepala Kanwil DJP Jabar II Yoyok Satiotomo. 

Empat orang pelaku pidana perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda dengan total Rp. 12,2 miliar dan pidana kurungan.

Kepala Kanwil DJP Jabar II Yoyok Satiotomo mengungkapkan vonis ini merupakan peringatan bagi pelaku tindak pidana perpajakan lainnya dan para wajib pajak pada umumnya untuk tertib dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat pelaku pidana masing-masing adalah A yang berdomisili di Cirebon, dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 4.263.239.940, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Ketiga terdakwa lainnya adalah AN dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

AY dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan RS dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.

Selain itu, masing-masing dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 8 Miliar lebih.

"Kami dengan dukungan Porli dan Kejaksaan, akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN," kata Yoyok di Bekasi, Senin (8/7/2019).

Yoyok juga berharap penegakan hukum yang tegas ini dapat menghasilkan efek jera bagi Wajib Pajak lain untuk tidak lagi main-main dengan hukum perpajakan di Indonesia.

Yoyok juga menghimbau agar masyarakat wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya dengan benar, jelas dan lengkap untuk menghindarkan diri dari pengenaan sanksi perpajakan.

"Masih ada waktu bagi wajib pajak untuk membetulkan atau melaporkan jika masih belum sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan Ditjen Pajak," paparnya. (MAZ)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved