PPDB Online

100 Anak-Anak Rusun Marunda Terancam Tidak Sekolah

100 anak-anak itu terdiri dari 61 orang yang akan masuk SD dan 39 orang lainnya hendak masuk SMP.

100 Anak-Anak Rusun Marunda Terancam Tidak Sekolah
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. 

Sebanyak 100 anak-anak warga Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, terancam gagal masuk sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  2019 akibat terkendala teknis usia dan nilai ujian nasional.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua RW 10 Kelurahan Marunda, Nasrullah Dompas mengatakan pihaknya akan mengirim surat ke jajaran pemerintah mulai dari DPRD DKI Jakarta hingga Pemprov DKI Jakarta.

“Kalau ke Gubernur Anies tidak ada solusi, maka paling tidak (berkirim surat) ke Presiden Jokowi. Karena ini (relokasi) kan program dia,” kata Dompas, Selasa (9/7/2019).

Keputusan mengirim surat kepada Jokowi sudah bulat dan realistis karena orang nomor satu di Indonesia itu merupakan salah satu orang yang bertanggung jawab terkait warga Rusun Marunda.

Ada 100 Anak Warga Rusun Terancam Gagal Masuk Sekolah, Ini Penyebabnya

Tak Ditanggapi Mendikbud, 21 Siswa Miskin Korban PPDB Zonasi Akan Mengadu ke Presiden Jokowi

“Kan dulu (tahun 2013) pas Jokowi jadi Gubernur DKI, jadiin Rusun Marunda sebagai tempat relokasi,” ucap Dompas.

Menurut Dompas, 100 anak-anak itu terdiri dari 61 orang yang akan masuk SD dan 39 orang lainnya hendak masuk SMP.

Padahal di sekitar rusun, ada SDN Marunda 02 dan Marunda 05 serta SMPN 290.

Dompas berharap pemerintah menyediakan solusi terhadap 100 anak-anak yang terancam tidak sekolah.

Dompas ingin anak-anak tersebut menjadi prioritas diterima di sekolah yang memang ada di area Rusun Marunda.

Kuota Tahap Kedua PPDB Online Tingkat SMPN Kota Bekasi Sudah Terpenuhi

Orangtua Murid Kebingungan Daftar Ulang PPDB Kota Tangerang

“Kita minta ini zona khusus, kalau bicara nilai nggak usah di sini, di luar juga mereka bisa masuk yang tinggi-tinggi. Ini kan kita bicara zona khusus, harus ada kebijakan khusus,” tegas Dompas.

Dompas mengaku sudah berdiskusi dengan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara.

Warga diberi dua opsi, yakni uji kesetaraan paket A dan B serta opsi terkait penambahan kelas.

“Opsi kedua penambahan kelas, tapi harus Pergub karena kan mesti ada penambahan guru. Kita kepada opsi dua. Itu penambahan itu, tapi mesti sebelum anak masuk sekolah itu,” ucap Dompas. 

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Ika Chandra Viyatakarti
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved