Tak Ditanggapi Mendikbud, 21 Siswa Miskin Korban PPDB Zonasi Akan Mengadu ke Presiden Jokowi

Sampai saat ini sebanyak 21 pelajar kurang mampu dari Kota Depok yang menjadi korban PPDB sistem zonasi belum mendapatkan jalan keluar, atas tidak diterimanya mereka di sekolah negeri.

Mereka sempat menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan mengadukan nasib mereka, Selasa (2/7/2019) lalu.

Namun setelah itu mereka mendapatkan jawaban tak memuaskan dari Menteri Muhadjir.

Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok, Roy Pangharapan, yang mendampingi 21 ortu siswa miskin untuk mendapatkan sekolah negeri di Depok ini mengatakan dari jawaban Menteri Muhadjir Effendy, jelas sekali bahwa sang menteri cuci tangan terhadap nasib ke 21 pelajar siswa kurang mampu di Depok ini.

Padahal menurut, mereka menjadi korban kebijakan sang menteri lewat Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB.

“Waktu kami menemui Pak Menteri, dia bilang begini 'Itu bukan urusan saya. Itu urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat'. Begitu kata Pak Mentreri,” ujar Roy menirukan ucapan Mendikbud, kepada Warta Kota, Senin (8/7/2019).

Karenanya Roy Pangharapan memastikan ia akan tetap bersolidaritas dan mengadvokasi ke 21 pelajar korban zonasi tersebut. Apalagi katanya sebagian besar adalah anak-anak relawan kesehatan yang tidak mampu.

“Selama ini orang tua mereka sudah menjadi relawan kesehatan tidak dibayar, membantu pasien miskin yang dipersulit oleh BPJS Kesehatan. Tapi giliran anak mereka harus sekolah, malah hak mereka dirampas dan diabaikan oleh pemerintah,” kata Roy.

Karenanya para relawan DKR katanya sempat menggelar ‘Aksi Solidaritas Pada Pelajar Korban Zonasi’ di simpang Ramanda Depok, Senin (8/7/2019)

Roy berharap Presiden Jokowi meninjau ulang kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merugikan para pelajar yang memiliki hak untuk sekolah, seperti yang selama ini diperjuangkan oleh Presiden Jokowi sendiri.