Pilpres 2019

Dektrit Presiden, Mantan Pemenangan Megawati-Prabowo Berharap Jokowi Jalankan Trisakti Bung Karno

Diharapkan pemerintahan kabinet Jokowi-Maruf Amin bisa menjalankan amanat yang terkandung dalam Trisaksi Bung Karno

Dektrit Presiden, Mantan Pemenangan Megawati-Prabowo Berharap Jokowi Jalankan Trisakti Bung Karno
Tribunnews/Herudin
Mochtar Mohamad 

Dekrit Presiden 5 Juli 2019 akan berusia 60 tahun.

Dekrit Presiden berisikan tentang kembali ke UUD 1945 dikeluarkan oleh pemerintah Presiden RI Pertama Soekarno untuk meluruskan konstitusi kita untuk kembali ke UUD 1945 atau UUD 1945 asli.

Untuk itu dalam momen tersebut, Mochtar Muhammad, mantan Ketua Nasional Deklarasi Capres Megawati/Prabowo Tahun 2009 mengatakan pentingnya peran pemerintah dalam mewujudkan kembali kedaulatan UUD 1945.

Ketua DPC PDIP Kota Bekasi ini pun menaruh kepercayaan, bahwa pemerintah terpilih  yaitu Jokowi-Maruf Amin dapat melaksanakan upaya tersebut, sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Trisakti Bung Karno.

"Trisakti Bung Karno berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian alam budaya. Secara konsekuen, bisa dilaksanakan oleh pemerintah yang terpilih, yang dilandasi filosofi Pancasila dan UUD 1945 (asli)," kata mantan Wali Kota Bekasi kepada Wartakotalive.com, Minggu (7/7/2019).

Sosok di Balik Kesuksesan PDIP Menang Pemilu, Prananda Prabowo Bakal Gantikan Posisi Megawati

Jokowi Tawari Kerjaan Spesial Untuk Anak Jenius Asal Indonesia yang Kerja di NASA

Cicit Presiden Soekarno Calon Menteri Kabinet Jokowi dari Kalangan Milenial, Ini Profilnya

Konsep Trisakti Bung Karno
Konsep Trisakti Bung Karno (net)

Ia menegaskan setelah reformasi 20 tahun ini kepentingan asing sangat besar untuk menggenggam seluruh sumber daya yang ada di Indonesia.

Sehingga membuat situasi negara mengarah pada liberalisme, kapitalisme.

Sistem pemilu membuat perpecahan, konflik horizontal, belum lagi permintaan otonomi khusus seperti Aceh.

"Ada gejala usaha-usaha dari berbagai kelompok, yang memanfaatkan kebebasan di Negara Indonesia. Dan tanpa ragu lagi ingin merubah dasar filosofi berderingnya Negara Indonesia yang Merdeka yaitu Pancasila, ingin dirubah dengan Khilafah atau yang sebagainya," jelasnya.

"Gambaran hari ini pasca amandemen, hampir sama situasinya yang dialami oleh Bung Karno pada saat mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Baik itu politik multipartai, pengaruh asing, dan lainnya. Oleh karena itu sudah saatnya kita kembali ke UUD 1945 (asli), agar Negara dan rakyatnya mampu mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adil dan makmur," tandas Mochtar.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved