Parakir Berbayar

BEM UI Anggap Parkir Berbayar di Kampus Kebijakan Menyesatkan

Aksi mahasiswa itu diselenggarakan di depan Gedung Rektorat UI, Beji, Kota Depok, Senin (8/7/2019).

BEM UI Anggap Parkir Berbayar di Kampus Kebijakan Menyesatkan
Wartakotalive.com/Gopis Simatupang
Puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berunjuk rasa menolak sistem parkir berbayar, di depan Gedung Rektorat UI, Beji, Kota Depok, Senin (8/7/2019). 

Puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berunjuk rasa menolak kebijakan rektorat yang akan memberlakukan sistem parkir berbayar di lingkungan UI.

Aksi mahasiswa itu diselenggarakan di depan Gedung Rektorat UI, Beji, Kota Depok, Senin (8/7/2019).

Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI Manik Margana Mahendra, mengatakan, rencana penerapan sistem parkir berbayar di lingkungan UI merupakan kebijakan yang tidak logis.

"Pertama, ketika dibilang parking, (itu) menyesatkan. Karena akses yang ditutup bukan tempat parking, (tetapi) itu jalan, dan berdasarkan Undang-undang tentang Jalan, jalan yang dimaksud yaitu jalan tol, umum, dan khusus. Yang ada di UI ini jalan khusus, satu-satunya dari ketiga jenis jalan itu yang dapat dilakukannya pengusahaan (dalam artian bisnis) adalah jalan tol. Makanya kita boleh ada penarikan uang di jalan tol," seru Manik.

Mahasiswa menuntut agar pihak rektorat mendengar tuntutan mereka, yakni untuk meninjau kembali atau membatalkan kebijakan 'masuk UI bayar.'

BEM UI Tolak Sistem Parkir Berbayar di Kampus UI, Parkir di Jalan Raya Kok di Suruh Bayar

BEM Bakal Negosiasi ke Direktorat PNJ dan Kumpulkan Dukungan Penolakan Pemberlakuan Tarif Parkir!

Anies Baswedan Terbitkan IMB Reklamasi, BEM UI: Maju Pulaunya, Sengsara Rakyatnya

BEM UI, kata Manik, juga bertekad melakukan berbagai upaya agar aspirasinya didengar, termasuk berkordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor (P3CR).

"Karena momentum ini untuk calon rektor yang baru. Kita harapannya kebijakan ini ada di dua kepemimpinan berbeda. Rektor sekarang dan yang baru ini," bilangnya.

Manik dan mahasiswa berharap agar rektor yang baru nanti bisa mendukung aspirasi mahasiswa dan masyarakat sekitar.

Mahasiswa juga akan melakukan audiensi dengan Wakil Rektor II yang berhubungan dengan kebijakan tersebut dan menuntut rektorat membatalkan rencana penerapan kebijakan yang kontroversial itu.

"Tadi bertemu P3CR. Harapan kami, masukkan indikator khusus calon rektor tentang azas-azas pemerintahan yang baik ke indikator pemilihan rektor. Bagaimana rektor pro dengan kegiatan mahasiswa," bilangnya. (gps)

Penulis: Gopis Simatupang
Editor: Murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved