PPDB

Disdik Kota Bekasi Ingin Pemerintah Terapkan Sistem Zonasi Secara Permanen, Banyak Kelebihan Zonasi

Disdik Kota Bekasi Mau Pemerintah Terapkan Sistem Zonasi Secara Permanen, Banyak Kelebihan Zonasi, yaitu hilangkan tawuran, stigma favorit, dan murah.

Disdik Kota Bekasi Ingin Pemerintah Terapkan Sistem Zonasi Secara Permanen, Banyak Kelebihan Zonasi
Warta Kota/Muhammad Azzam
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatulah. 

Sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kerap menuai persoalan di masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Kota Bekasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatulah menyebut hadirnya sistem zonasi dalam PPDB Online sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya kira pemerintah terapkan sistem zonasi pada PPDB itu baik, bukan untuk menyusahkan masyarakat," kata Inayatulah kepada Wartakotalive.com, Jumat (5/7/2019).

Inay, panggilan akrab Inayatulah, menuturkan semua aturan yang dibuat pemerintah sebenarnya bukan untuk menyusahkan masyarakat tapi diciptakan untuk kebaikan serta mensejahterakan masyarakat.

"Kalaupun ada kendala kurang-kurang ya itu suatu yang wajar. Apalagi penerapan jalur zonasi ini baru berjalan tahun ketiga, evaluasi dan peningkatan harus dilakukan," ujar Inay.

Ia juga sangat setuju sistem zonasi dalam PPDB tetap dipertahankan dan menjadi metode permanen dalam proses PPDB.

Pasalnya, selain menghilangkan stigma sekolah favorit, juga banyak kebaikan lainnya yang didapat.

"Sebenarnya saya sangat setuju dengan zonasi. Selain mehilangkan istilah sekolah favorit, jalur zonasi ini juga dapat mengurangi cost atau biaya ongkos siswa menuju sekolah. Karena lokasi rumah dekat dengan sekolah," ungkapnya.

Kemudian sistem zonasi ini menghindari terjadinya tawuran.

"Karena dekat rumah dengan sekolahnya, tawuran akan terhindar kan satu kampung. Dan terakhir terhindar sesuatu kejadian saat diperjalanan, misal kecelakaan atau kena begal," ujarnya.

Evaluasi PPDM Sistem Zonasi

Adapun evaluasi dalam PPDB sistem zonasi ini tetap harus dilakukan. Mulai dari memperketat aturan dan juga terpenting penyebaran yang rata sejumlah sekolah negeri di berbagai wilayah.

"Buat aturan yang ketat, biar tidak ada yang bisa asal pindah Kartu Keluarga (KK) atau numpang KK ke tetangga atau saudara agar dekat sekolah," ucapnya.

Kemudian juga, pemerintah harus membangun banyak sekolah negeri agar setiap wilayah ada sekolah negeri

"Memang harus ada upaya pembangunan lebih banyak lagi sekolah negeri. Minimal setiap kelurahan ada sekolah negeri," paparnya.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Mirmo Saptono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved