Mendagri: Dana Kelurahan Untuk Penguatan Pemerintah Daerah

Mendagri: Dana Kelurahan Untuk Penguatan Pemerintah Daerah.Dalam hal ini dana kelurahan untuk penguatan Pemerintah Daerah..

Mendagri: Dana Kelurahan Untuk Penguatan Pemerintah Daerah
Wartakotalive.com/Mohamad Yusuf
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja bersama Komite 1 DPD RI di Gedung Nusantara V komplek MPR/DPR di Jakarta, Selasa (7/5/2019). 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menekankan penguatan alokasi anggaran Pemerintah Daerah, untuk mendukung profesionalitas aparatur dan kemandirian daerah.

Dalam hal ini dana kelurahan untuk penguatan Pemerintah Daerah.

Hal itu diungkapkannya Tjahjo, saat Rapat Kerja Nasional XIV tahun 2019 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Semarang, Rabu (03/06/2019).

KPSN Serius Berantas Mafia Bola di Tanah Air

Rumah Dinas Wali Kota Tangsel Sedang Dibangun, Rusti Berharap Airin Mampir

"Negara kita ini kaya dan luas, ada 34 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.201 kecamatan, dan 8.479 kelurahan serta 74.957 desa di seluruh Indonesia. Perhatian Pemerintah juga besar terhadap penyelenggaraan Pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan," kata Tjahjo.

Salah satu bentuk dukungan Pemerintah, lanjutnya, untuk penyelenggaraan Pemerintahan di kelurahan adalah adanya alokasi pendanaan yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Alokasi Pagu Anggaran 2019 dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), ada tambahan sebesar tiga trilliun rupiah yang dialokasikan untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota.

Renovasi Jembatan Mampang Pancoran mas Depok Tergolong Cukup Rumit, Pengendara Diharap Bersabar

Komandan Brigif 2 Marinir Beri Arahan Rupanpur

Dihitung berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

"Alokasi dana yang besar itu bertujuan untuk mempercepat peningkatanan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat. Yang dimaksudkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan," kata Tjahjo.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 Pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) berbunyi "Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," 

Saksi Mahkota Diperiksa dalam Kasus PNS Tangerang yang Diduga Hina Babu

Kesepian Ditinggal Mati Istri, Kakek 71 Tahun Cabuli Anak Angkatnya Hingga Hamil dan Meninggal

Sementara Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) dalam Permendagri yang sama mengamanatkan "Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri."

Halaman
123
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved