Bawa Bukti ke Polres Tangerang Selatan, Mantan Guru Honorer Adukan Dugaan Pungli di Bekas Sekolahnya

Rumini yang berani membongkar dugaan praktik pungli di SDN 02 Pondok Pucung, kata Hasto, masuk dalam kategori pelapor atau whistle blower.

Bawa Bukti ke Polres Tangerang Selatan, Mantan Guru Honorer Adukan Dugaan Pungli di Bekas Sekolahnya
Warta Kota/Zaki Ari Setiawan
Mantan guru honorer di SDN 02 Pondok Pucung, Rumini, menunjukan surat laporan polisi terkait dugaan pungli di sekolah di Mapolres Tangerang Selatan, Serpong, Kamis (4/7/2019). 

Rumini (44), mantan guru honorer, akhirnya memberanikan diri melaporkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di SDN 02 Pondok Pucung ke Polres Tangerang Selatan, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Kamis (4/7).

Didampangi pihak TRUTH (Tangerang Public Transparency Watch) selaku kuasa hukum, Rumini menunjukan laporannya yang diberi nomor LP/775/K/VII/2019/SPKT/Res Tangsel.

“(Laporan) terkait dugaan masalah pungli yang ada di SDN Pondok Pucung 2, yang seharusnya sudah dicover dana BOS dan BOSDa tapi masih dibebankan kepada orang tua,” kata Rumini ditemui Wartakotalive.com di Mapolres Tangerang Selatan.

Rumini juga membawa bukti yang menguatkan dugaannya tentang praktik pungli yang sudah berjalan di bekas sekolahnya itu berupa kwitansi iuran komputer hingga kwitansi pembayaran pemasangan infokus.

“(Pungli) yaitu pungutan-pungutan yang bertahun-tahun terjadi di sekolah kami, yaitu uang kegiatan siswa Rp 130 ribu, iuran komputer Rp 20 ribu per bulan, kemudian buku selalu membeli sendiri-sendiri siswa itu, dan yang terakhir adalah masalah uang infokus,” paparnya.

Surat pemecatan yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tangerang Selatan, Taryono, diterima Rumini dua hari sebelum lebaran atau 3 Juni 2019 lalu.

Dugaan praktik pungli yang terus disuarakan Rumini mendapat dukungan dari berbagai pihak yakni Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan LSM.

“Karena ini tugas bersama dalam pemberantasan mafia pendidikan. Karena dana BOS terlampau besar, tapi masyarakat selalu terbebani dengan hal yang seharusnya sudah tercover oleh dana BOS itu,” ungkapnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Hasto Atmojo Suroyo, mengatakan, sangat mungkin Rumini dilindungi jika informasi dugaan pungli yang dimilikinya dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Rumini yang berani membongkar dugaan praktik pungli di SDN 02 Pondok Pucung, kata Hasto, masuk dalam kategori pelapor atau whistle blower.

Penulis: Zaki Ari Setiawan
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved