Gawai

Pemerintah Mulai Serius Blokir Ponsel Black Market, Aturannya Mulai Diteken Agustus

Pemerintah saat ini mulai menunjukkan keseriusannya untuk memberantas penggunaan ponsel ilegal, atau black market (BM) di Indonesia

Pemerintah saat ini mulai menunjukkan keseriusannya untuk memberantas penggunaan ponsel ilegal, atau black market (BM) di Indonesia

Rencananya regulasi yang mengatur pemblokiran ponsel black market (BM) tersebut akan ditandatangani pada Agustus mendatang.

Regulasi nantinya akan berbentuk Peraturan Menteri (Permen).

Setidaknya ada tiga kementerian yang terlibat yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan.

Ponsel Huawei Bakal Kembali Dipasang Android?

Menurut Janu Suryanto, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, peraturan menteri tersebut bakal ditandatangani pada pertengahan bulan depan.

Namun, ia tidak merinci seperti apa isi dan lingkup dari payung hukum tersebut.

"Aturannya secara detail sedang dibuat. Tanggal 17 Agustus 2019, harus tanda tangan 3 Peraturan Menteri terkait pemblokiran lewat IMEI," ungkap Janu melalui pesan singkat kepada KompasTekno, Rabu (3/7/2019).

Ponsel Meitu Berkamera Putar Ini Ternyata Seri Xiaomi Mi CC, Punya 2 Varian dan Akan Meluncur 2 Juli

Janu juga menyebutkan bahwa, untuk menjalankan kebijakan dan aturan itu, sebuah tim khusus yang para anggotanya berasal dari ketiga kementerian akan dibentuk.

"Berdasarkan hasil rapat, segera dibentuk tim antar kementerian terkait pemblokiran lewat IMEI," lanjutnya.

Kementerian Perindustrian saat ini telah memiliki sebuah mesin bernama Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS) yang dapat mengidentifikasi ponsel black market.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Rusdi
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved