Alasan Anies Baswedan Panggil Swasta Setelah Terungkap Layanan Air Bersih Terganggu di Musim Kemarau

Kalau ada masalah harus dikoreksi. Nanti, saya akan panggil, minta tenggat waktu mereka harus tuntas, sekaligus solusi sementara.

Alasan Anies Baswedan Panggil Swasta Setelah Terungkap Layanan Air Bersih Terganggu di Musim Kemarau
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengaku, dia bakal mengevaluasi serta mengoreksi terkait masalah gangguan distribusi air bersih, yang terjadi di sejumlah wilayah Ibu Kota.

Anies Baswedan mendesak harus ada solusi karena diketahui Ibu Kota kini memasuki musim kemarau.

"Kalau ada masalah harus dikoreksi."

"Nanti, saya akan panggil, minta tenggat waktu mereka harus tuntas, sekaligus solusi sementara, supaya masyarakat dapat air," kata Anies Baswesan, seusai Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (1/7/2019).

Banyaknya pekerjaan rumah terkait penyediaan air bersih kepada masyarakat katanya menjadi pendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil alih pengelolaan air bersih.

Tingkat Temperatur Udara di Jakarta akan Mencapai 35 Derajat Celcius pada Agustus Hingga September

Wanita Bersepatu Injak Masjid Sambil Menenteng Anjing Dilaporkan Pernah Tes Gangguan Kejiwaan

Dirinya menargetkan cakupan distribusi air bersih mencapai lebih dari 80 persen di akhir masa kepemimpinannya, tepatnya pada 2023 mendatang.

Proses pengambilalihan tersebut katanya masih dalam pembicaraan antara PD PAM Jaya dengan PT Palyja.

Namun apabila kesepakatan berbuntut kebuntuan, pihaknya akan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengkaji kesepakatan atau Head of Agreement (Hoa) antara PAM dengan Palyja.

"Pertama kita tentu fokusnya kepada peningkatan cakupan untuk tetap bisa mencapai angka lebih dari 80 persen atau 82 persen di tahun 2023. Kemudian saat ini PAM sedang menyiapkan opsi-opsi (pilihan) untuk dibicarakan dengan BPKP dan Kejaksaan bila HOA dengan Palyja tidak mencapai kesepakatan dan itu harus dibicarakan dengan BPKP dan Kejaksaan. itu fasenya di situ," jelas Anies.

"Ya kita harus konsultasi ke Kejaksaan sama BPKP supaya kita sesuai dengan hukum," katanya.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved