KPK Menetapkan Aspidum Kejati DKI Jakarta sebagai Tersangka setelah Terjaring Operasi Tangkap Tangan

Dalam kasus OTT ini, setelah melakukan tahap penangkapan dan pemberkasan, KPK mengumumkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

KPK Menetapkan Aspidum Kejati DKI Jakarta sebagai Tersangka setelah Terjaring Operasi Tangkap Tangan
Antara
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief 

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak.

Setelah melakukan tahap penangkapan dan pemberkasan, KPK mengumumkan sejumlah pihak sebagai tersangka dengan barang bukti sejumlah lembaran uang Singapura.

Terdapat uang dengan jumlah sekitar Rp 218 juta barang bukti dalam mata uang Singapura, yang diamankan.

Penangkapan tersangka sebagai bagian dari lembaga yudikatif telah menambah panjag daftar penangkapan pihak pelanggaran hukum oleh oknum dari lembaga penegakan hukum.

Satu kasus fenomenal OTT oleh KPK di antaranya dilakukan pada jaksa Urip Tri Gunawan (UTG) dalam skandal kasus suap BLBI, Sjamsul Nursalim, yang dilakukan oleh perantara bernama Artalita Suryani alias Ayin.

Kasus OTT KPK oleh jaksa tersebut memang menjadi fenomena dan sorotan hukum tersendiri.

Sementara itu, Kompas.com menjelaskan, KPK menetapkan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) Agus Winoto sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Juarai GP Austria 2019, Max Verstappen Jadi Tiga Besar. Hamilton Masih Kokoh di Puncak Klasemen

Selain Agus Winoto, KPK juga menjerat pengacara Alvin Suherman, dan Sendy Perico, pihak swasta atau pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara dan menaikkannya ke tingkat penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6/2019).

Sebagai pihak yang diduga sebagai penerima suap, Agus Winoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11? Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman
12
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved